Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula Kemendag yang Menjerat Tom Lembong

Qohar menambahkan, sesuai dengan aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, hanya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang diizinkan mengimpor gula kristal putih.

Pada 28 Desember 2015, diadakan rapat koordinasi di bidang perekonomian, yang memprediksi Indonesia akan kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

Untuk menstabilkan harga dan memenuhi stok, pada November hingga Desember 2015, CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), memerintahkan bawahannya untuk bertemu dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin untuk mengelola gula rafinasi, mereka melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih.

Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan hanya BUMN yang diizinkan untuk melakukan impor.

Gula yang diimpor dalam bentuk kristal mentah dijual oleh delapan perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu Rp13.000 per kilogram. Selain itu, tidak ada operasi pasar yang dilakukan.

"Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI menerima fee sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan tersebut," jelasnya.

Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar. Tom Lembong dan CS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.