MK Mulai Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Legislatif 2024

MK sebelumnya telah meregistrasi 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Selasa (23/4/2024) lalu. Selain itu, MK juga telah menerima pengajuan permohonan Pihak Terkait pada 23-24 April 2024.

Sebanyak 297 perkara tersebut terdiri atas 285 perkara DPR/DPRD dan 12 perkara DPD. Dari 285 perkara DPR/DPRD, sebanyak 171 perkara diajukan oleh partai politik dan 114 perkara diajukan oleh pemohon perseorangan.

Adapun dalam perkara PHPU ini, Partai Gerindra dan Partai Demokrat menjadi partai politik yang paling banyak mengajukan perkara, yaitu masing-masing 32 perkara. 

Untuk perkara yang diajukan pemohon perseorangan terdiri atas perkara PHPU DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 74 perkara, perkara DPRD Provinsi sebanyak 28 perkara, dan DPR RI sebanyak 12 perkara.

Sedangkan 12 perkara PHPU DPD, meliputi 9 provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Riau, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan provinsi, Papua Tengah menjadi provinsi dengan perkara PHPU Pileg 2024 paling banyak yang diajukan, yaitu 26 perkara.