Pembukaan Lahan Tak Berizin, KLHK Tetapkan Status Tersangka Perambah Hutan di Sulsel

"Selanjutnya kami melakukan pemberkasan dan segera menyampaikan berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan tindak lanjut," jelasnya.

Kejadian tersebut, kata menurutnya, bermula dari informasi masyarakat bahwa ada pembukaan atau pengolahan lahan tanpa izin untuk dijadikan kebun sawit yang diduga masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas.

Dari informasi tersebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi membentuk tim operasi untuk melakukan penindakan pengamanan dan perlindungan hutan di Kabupaten Luwu Timur.

Tim operasi, pada 18 Juni 2023, menemukan satu unit ekskavator di dalam kawasan hutan produksi terbatas yang diduga telah digunakan untuk membuka dan mengolah lahan menjadi kebun sawit.

Luas lahan di sekitar lokasi yang sudah terbuka sudah mencapai ratusan hektare yang diduga terus bertambah untuk dijadikan kebun sawit. Sehingga tim operasi mengamankan ekskavator tersebut dan mencari tahu siapa pemilik lahan dan pemilik ekskavator tersebut.

"Kami memperoleh data dan informasi bahwa AM mengaku sebagai pemilik lahan atau pemodal dan NS sebagai penanggung jawab lapangan," jelasnya.

Tim operasi kemudian menyerahkan para pelaku ke penyidik untuk dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan, penyidik meningkatkan ke proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi, ahli, dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

Penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan serta menitipkan tersangka di rumah tahanan Polres Luwu Timur.

"Kedua tersangka terancam pidana paling tinggi lima tahun dengan denda paling banyak Rp7,5 miliar," kata Aswin Bangun.