10 Calon Jemaah Haji Ilegal Ditangkap Polisi Soekarno-Hatta
Abdul Rahman Ahdori
TANGERANG, (ERAKINI) - Sebanyak 10 orang calon jemaah haji ilegal ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Imigrasi dan Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat (18/4/2025).
"Mereka akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, tapi menggunakan visa kerja," ujar Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Pol. Ronald Sipayung.
Dia menyebut, 10 calon jemaah haji ilegal tersebut sudah diperiksa. Polisi mendalami fakta soal penggunaan jalur keberangkatan secara tidak resmi.
"Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk penanganan lebih lanjut," tuturnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bandara Soetta Kompol.Yandri Mono menambahkan bahwa awal mula upaya pencegahan keberangkatan puluhan penumpang ini diketahui berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dimana, katanya, mereka akan bertolak ke Tanah Suci menggunakan penerbangan Malindo Air tujuan Jakarta-Malaysia menggunakan visa kerja atau amil.
"Rombongan haji asal Banjarmasin ini berawal dari kecurigaan petugas Imigrasi Soekarno Hatta yang memeriksa 10 penumpang pesawat Malindo Air OD 315 tujuan Jakarta – Malaysia pada Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB," kata dia.
Sementara itu, menanggapi penangkapan calon jemaah haji ilegal tersebut, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri, Kementerian Imigrasi dan Kemenag atas keberhasilan mereka menggagalkan keberangkatan 10 calon jemaah haji ilegal.
"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ujar Dahnil dikutip Minggu (20/4/2025).
Dahnil menegaskan bahwa penertiban jemaah ilegal merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas layanan haji dan keamanan bagi seluruh jemaah resmi. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam rangka menghadapi persoalan ini, khususnya untuk penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Alhamdulillah, di tahun 2025 ini, Arab Saudi sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan pengetatan. Kami juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI serta kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji ilegal,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan baru menjelang musim haji 2025 yang melarang kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, mulai berlaku pada 23 April 2025.
“Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,” pungkas Dahnil.


















