Rapat Bersama DPR, BP Haji Tegaskan Kesiapan Penyelenggaraan Haji Secara Penuh Tahun 2026

Dalam paparannya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang hadir bersama jajaran pejabat BP Haji menyampaikan sejumlah poin strategis yang menunjukkan peran dan kesiapan BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa BP Haji terus melakukan evaluasi dan percepatan penyempurnaan sistem penyelenggaraan, khususnya dari sisi pengawasan dan dukungan operasional. “Kami banyak belajar dan telah mempersiapkan 163 SOP terbaru yang akan kami sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI. Saat ini kami sedang mengakselerasi proses pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SoTK) terbaru BP Haji, menyusul rampungnya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji,” jelas Dahnil.

BP Haji, kata dia, telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk membahas beberapa opsi SOTK, termasuk yang mencakup tingkat wilayah, kota/kabupaten, hingga kecamatan. Langkah ini sekaligus menepis keraguan terhadap kesiapan BP Haji dalam menyelenggarakan haji secara penuh pada tahun 2026.

Pernyataan dari pihak BP Haji tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia menegaskan dukungan Komisi VIII untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji agar dapat segera disahkan. “SOTK sudah selesai, bahkan untuk tingkat provinsi pun sudah Selesai Tinggal menunggu Undang-Undang segera"  ujar Marwan.

Sementara itu, dalam perkembangan terkini, kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 telah terisi penuh. Total sebanyak 221.000 jemaah akan diberangkatkan, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Adapun rapat bersama DPR ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta perwakilan dari Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan perwakilan maskapai Garuda Indonesia serta Lion Air.