Sidang kasus kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026) malam. (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Ahli Penghitungan Keuangan Negara, Hernold Feri Makawimbang, menegaskan bahwa keuangan haji bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Hal itu disampaikan Hernold saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag)
atau Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menag Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026) malam.
Dalam persidangan, kuasa hukum Gus Yaqut menggali keterangan Hernold mengenai karakteristik keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Hernold menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 2014, keuangan haji terdiri atas tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.
Sementara itu, penerimaan keuangan haji diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 yang mencakup setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH khusus, nilai manfaat, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat (DAU), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
"Jadi, keuangan haji itu meliputi penerimaan, pengeluaran dan kekayaan," kata Hernold di hadapan majelis hakim.
Kemudian, kuasa hukum Gus Yaqut menanyakan maksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014.
Merespons pertanyaan itu, Hernold menjelaskan, sumber penerimaan tersebut dapat berupa hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang. Namun, dia menegaskan bahwa hibah harus diberikan melalui prosedur resmi dan tercatat dalam rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Jadi, pada umumnya, sumber lain yang sah dan tidak mengikat itu dalam bentuk hibah, Yang Mulia. Hibah itu baik dalam bentuk uang atau barang," ujarnya.
Dia menerangkan, hibah berupa uang harus masuk ke rekening BPKH agar tercatat secara resmi dalam pengelolaan keuangan haji. Menurut Hernold, bantuan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai sumber penerimaan lain yang sah.
"Jadi, intinya adalah sumber lain yang sah itu sumber-sumber penerimaan yang tidak melanggar hukum. Begitu," katanya.
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gus Yaqut juga menyoroti ketentuan mengenai pencatatan penerimaan keuangan haji yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Hernold menjelaskan bahwa salah satu karakteristik keuangan negara adalah pencatatannya dalam APBN. Keuangan negara mencakup APBN, APBD, serta kekayaan negara yang dikelola melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Khusus APBN, menurut dia, setiap uang yang menjadi bagian dari anggaran negara harus tercatat di dalamnya.
"Jadi, yang Mulia, keuangan negara itu yang pertama APBN, yang kedua APBD, baru BUMN, BUMD, dan seterusnya," jelas Hernold.
Eks ASN BPK RI ini menyebut, APBN memiliki fungsi otorisasi, yakni menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengeluaran anggaran. Dengan demikian, setiap pengeluaran negara harus memiliki dasar anggaran yang tercatat dalam APBN.
Namun, Hernold menilai keuangan haji memiliki karakteristik berbeda karena pengelolaannya telah diatur secara khusus dan tidak dicatat dalam APBN.
"Tetapi khusus untuk haji, keuangan haji sudah diatur bahwa dia itu tidak tercatat dalam APBN. Artinya treatment-nya dan statusnya itu bukan keuangan APBN atau keuangan negara, dia sendiri, begitu," ungkapnya.
Kuasa hukum Gus Yaqut lalu memastikan apakah tidak tercatatnya penerimaan keuangan haji dalam APBN menjadi salah satu karakteristik yang memperkuat bahwa dana tersebut bukan bagian dari keuangan negara.
"Iya, betul. Begitu. Itu karakteristik tersendiri bahwa dia itu tidak tercatat dalam APBN, berarti dia itu bukan bagian dari keuangan negara, begitu," tegasnya.
Lebih lanjut, kuasa hukum Gus Yaqut meminta Hernold merinci apakah terdapat komponen lain di luar penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan dalam lingkup keuangan haji. Hernold kembali menegaskan bahwa UU Nomor 34 Tahun 2014 secara khusus membatasi keuangan haji dalam tiga komponen tersebut.
Dia juga memandang bahwa masing-masing komponen telah diatur dalam undang-undang, termasuk sumber penerimaan dan peruntukan pengeluaran keuangan haji. Dengan demikian, menurut Hernold, pengelolaan keuangan haji memiliki mekanisme dan karakteristik tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk diketahui, sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Selain Hernold Feri Makawimbang, pihak Gus Yaqut juga menghadirkan dua ahli lainnya, yakni Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof Ibnu Sina Chandranegara dan ahli hukum pidana Prof Eva Achjani Zulfa.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan itu mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Dalam dakwaan KPK, kasus Gus Yaqut cs dinilai memenuhi unsur pidana karena telah merugikan negara. Sementara dalam fakta persidangan telah menegaskan bahwa uang haji bukan kategori keuangan negara. Bahkan hingga saat ini tidak ada satu rupiah pun yang berkurang dari keuangan negara tersebut.