Sidang Gus Yaqut: Ahli Beberkan Alur Dana Haji Khusus, Pastikan Tidak Masuk Keuangan Negara
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Ahli Penghitungan Keuangan Negara, Hernold Feri Makawimbang, membeberkan alur pengelolaan dana haji khusus hingga batas kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Hernold, dana haji khusus yang telah ditransfer BPKH ke rekening Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji sudah berada di luar penguasaan BPKH. Karena itu, keuangan haji khusus dapat dipastikan bukan menjadi keuangan negara, tetapi uang jemaah haji.
Pernyataan soal alur haji khusus tersebut disampaikan Hernold saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026) malam.
Dalam persidangan, kuasa hukum Gus Yaqut menampilkan bagan alur pengelolaan setoran jemaah haji khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018. Kuasa hukum meminta Hernold menjelaskan mekanisme setoran awal, pelunasan, hingga pembayaran paket perjalanan haji khusus kepada PIHK.
Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa jemaah haji khusus menyetorkan dana awal sebesar 4.000 dollar AS untuk memperoleh nomor porsi. Setoran tersebut dilakukan melalui rekening tabungan jemaah sebelum masuk ke bank penerima setoran atas nama BPKH.
Ketika jemaah mendapatkan kesempatan berangkat, mereka kembali melakukan pelunasan sebesar 4.000 dollar AS. Dengan demikian, total setoran awal dan pelunasan mencapai 8.000 dollar AS. Dana yang telah terkumpul, termasuk nilai manfaatnya, kemudian ditransfer ke rekening PIHK untuk pembayaran paket perjalanan haji khusus.
Kuasa hukum Gus Yaqut kemudian memberikan ilustrasi apabila harga paket haji khusus mencapai 15.000 dollar AS, sementara dana setoran jemaah yang dikelola BPKH sebesar 8.000 dollar AS.
Artinya, jemaah harus menambahkan dana pribadi sebesar 7.000 dollar AS untuk memenuhi biaya paket perjalanan tersebut. Kuasa hukum pun meminta penjelasan Hernold mengenai bagian dana yang masih termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan haji dan bagian yang berada di luar sistem pengelolaan BPKH.
"Pertanyaan saya terkait dengan lingkup keuangan haji tadi, apakah ketika uang keluar 15.000 dollar AS, 8.000 dari setoran awal dan setoran akhir ditambah jemaah 7.000 kemudian dikeluarkan ke travel, yang mana ini masuk kepada lingkup keuangan haji dan yang mana bagian yang tidak masuk ke dalam sistem keuangan haji?" tanya kuasa hukum.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Hernold menjelaskan bahwa mekanisme dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut dia, alur tersebut memperlihatkan mekanisme masuknya setoran jemaah ke rekening BPKH hingga dana diserahkan kepada PIHK.
Eks pegawai BPK RI ini menegaskan, kewenangan BPKH dalam penguasaan dan pengelolaan dana haji berakhir setelah dana setoran jemaah ditransfer ke rekening PIHK atau biro perjalanan haji.
"Wilayah penguasaan, pengolahan dan penguasaan keuangan haji oleh BPKH itu selesai pada saat dia menyerahkan dana setoran ini. 4.000 dan 4.000 jadi 8.000, dia serahkan kepada PIHK atau travel," ujar Hernold.
Dia menerangkan, selama dana sebesar 8.000 dollar AS masih berada dalam penguasaan BPKH, dana tersebut termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan haji. Namun, setelah dana ditransfer ke rekening PIHK, penguasaan atas uang tersebut sudah beralih kepada pihak travel.
Dengan demikian, transaksi tambahan antara jemaah dan PIHK untuk memenuhi biaya paket perjalanan haji tidak lagi menjadi bagian dari pengelolaan keuangan BPKH.
"Jadi setelah dia menyerahkan, itu sudah dalam penguasaan travel, bukan lagi penguasaan BPKH. Jadi pada saat uang itu bergeser dari BPKH kepada travel, maka penguasaan itu sudah bukan lagi pada BPKH," kata Hernold.
Hernold menyebut, besaran biaya paket haji khusus dapat berbeda-beda, bergantung pada fasilitas dan layanan yang dipilih jemaah. Karena itu, apabila terdapat transaksi tambahan hingga total pembayaran mencapai 15.000 dollar AS atau lebih, transaksi tersebut merupakan hubungan bisnis antara jemaah dan PIHK.
"Setelah pelunasan dan membayar paket ini yang sangat relatif bisa naik lagi, 15.000 bahkan lebih sesuai dengan fasilitas, itu antara calon jemaah haji khusus dengan PIHK, dengan travel, bukan dengan BPKH," ujarnya.
Hernold melanjutkan, apabila terjadi persoalan dalam transaksi setelah dana diserahkan kepada PIHK, persoalan tersebut sudah berada di luar wilayah penguasaan BPKH.
"Artinya ini sudah di wilayah di luar penguasaan. Nah, manakala dalam kegiatan ini terjadi sesuatu, itu bukan di wilayah tanggung jawab BPKH," kata dia.
Dalam persidangan, kuasa hukum Gus Yaqut lalu mempertegas batas pengelolaan dana haji oleh BPKH berdasarkan penjelasan Hernold.
Kuasa hukum menyimpulkan bahwa dana sebesar 8.000 dollar AS yang berasal dari setoran awal dan pelunasan jemaah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan haji hingga ditransfer ke rekening PIHK.
Sementara itu, tambahan pembayaran dari jemaah untuk memenuhi harga paket perjalanan haji merupakan transaksi di luar lingkup pengelolaan keuangan BPKH.
"Jadi lingkupnya begitu tadi ahli menyampaikan 8.000 itu ditransfer ke rekening travel PIHK, di situ batas akhir sistem masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan haji, keuangan BPKH. Begitu uang 15.000 bergeser ke travel, itu sudah di luar lingkup keuangan haji dalam kurung BPKH, begitu, kira-kira ya?" tanya kuasa hukum.
Hernold membenarkan kesimpulan tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa setelah dana diserahkan kepada PIHK, BPKH tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi transaksi tambahan antara biro perjalanan dan calon jemaah haji.
"Betul, jadi setelah 8.000 ini, ada transaksi tambah misalnya menjadi 15.000 dollar AS, itu tidak ada intervensi dari BPKH. Itu sepenuhnya transaksi antara travel dengan calon haji. Jadi sifatnya individual dan juga bisnis," jawab Hernold.
Untuk diketahui, sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Selain Hernold Feri Makawimbang, pihak Gus Yaqut juga menghadirkan dua ahli lainnya, yakni Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof Ibnu Sina Chandranegara dan ahli hukum pidana Prof Eva Achjani Zulfa.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.
Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Dalam dakwaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Sementara itu, dalam persidangan, pihak Gus Yaqut menghadirkan sejumlah ahli untuk menjelaskan aspek pengelolaan keuangan haji, kewenangan administrasi, serta unsur hukum pidana dalam kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut.


















