Surati KPU, KontraS-ICW Minta Data KPPS Meninggal dan Sirekap Dibuka Transparan

Menurut dia, upaya itu mereka lakukan agar bisa mengetahui bagaimana proses Sirekap dan pendataan petugas KPPS meninggal. Sebab, banyak data yang disampaikan KPU tidak singkron dengan data yang ditemukan di lapangan. 

KPU menyebut data meninggal per Minggu (18/2/2024) hanya 71 orang. Padahal, data yang mereka temukan totalnya sudah 91 orang. Egi menegaskan, pihaknya ingin mengetahui lebih dalam terkait Sirekap dan data soal KPPS meninggal. 

"Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sirekap. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Egi lalu menyoroti anggaran Sirekap. Menurutnya, perlu ada transparansi pula terkait anggaran Sirekap.

"Ya justru itu kalau KPU semangat keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apapun harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi. Apalagi untuk permasalahan yang tengah menjadi perbincangan di tengah publik yang besar. Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi terkait itu (anggaran) itu kan ironis sebetulnya," ucap dia. 

Egi berharap KPU terbuka terkait penggunaan Sirekap dan anggarannya. Dia mengaku mendengar Sirekap menggunakan anggaran yang besar.

Sementara itu, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian, meminta KPU untuk transparan terkait data anggota KPPS yang meninggal. Dia juga meminta pertanggungjawaban KPU.

Rozy menilai hak asasi dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal penting. Menurutnya, KPU tak melakukan perbaikan signifikan sehingga masih banyak petugas KPPS yang meninggal ataupun jatuh sakit.

"2019 kita ingat juga bahwa 800 lebih meninggal juga karena kelelahan, artinya apa? Tidak ada perbaikan yang signifikan dari KPU dalam melihat persoalan-persoalan kemarin dari KPPS ini," pungkas dia