Kementeriana LH Selidiki Jejak Kayu Gelondongan dan Izin Lingkungan Penyebab Banjir Bandang di Batang Toru

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif mengatakan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang akan dilakukan sebagai salah satu respons terhadap banjir dan longsor di Sumatera.

Selain akan melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak pada Kamis (4/11), Menteri Hanif memastikan bahwa evaluasi juga telah dilakukan terhadap dokumen persetujuan lingkungan, terutama yang berada di DAS Batang Toru.

“Kemudian mulai hari Senin, seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log pada banjir tersebut akan kami undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakan Hukum),” ujar Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025). 

KLH telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang beraktivitas di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mulai dari perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas.

“Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait kasus ini. Tentu, dengan korban yang cukup banyak, tidak boleh ada dispensasi. Hukum harus ditegakkan,” tambahnya.

Selain langkah pengawasan dan penegakan hukum, Hanif juga merekomendasikan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan daya dukung dan daya tampung DAS, pengendalian izin di kawasan prioritas kritis, rehabilitasi ekosistem, serta integrasi mitigasi dan adaptasi iklim dalam tata ruang.

Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (3/12) pukul 07.15 WIB menunjukkan bahwa di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tercatat c 650 orang hilang, dan 2.600 orang terluka.