Ditjen Bimas Buddha Gaspol Tingkatkan Profesionalisme Humas dan Protokoler

JAKARTA, (ERAKINI) - Humas dan keprotokolan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan kedinasan sekaligus membangun citra positif dan profesionalisme institusi. 

Dalam upaya memperkuat peran tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kembali menggelar program GASPOL (Gerakan Aksi Seputar Keprotokolan) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kehumasan dan keprotokolan agar semakin profesional, terampil, dan adaptif.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Humas dan Keprotokolan bertema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dan Adaptif”, hasil kolaborasi Ditjen Bimas Buddha dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrida dan berpusat di Jakarta pada Kamis (12/11/2026) ini diikuti oleh pejabat pusat dan daerah, perwakilan unit kerja eselon I, pranata humas lintas kementerian/lembaga, Biro HKP Sekretaris Jenderal, Penyuluh agama Buddha, serta peserta lainnya.

Sementara Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media/Hubungan Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawindu, dalam pemaparannya mengajak insan humas untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, humas profesional tidak lagi sekadar bertugas mengelola informasi dan memublikasikan kegiatan, tetapi juga berperan sebagai arsitek kepercayaan publik.

Untuk menjalankan peran tersebut, humas perlu menguasai tiga kecerdasan utama, yakni kecerdasan teknologi melalui pemanfaatan AI, media sosial, dan analisis data; kecerdasan komunikasi dalam menyusun pesan, membangun dialog, serta mengelola krisis; dan kecerdasan kemanusiaan yang mencakup empati, integritas, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

“Humas menjaga kepercayaan publik, Protokol menjaga martabat interaksi. Keduanya bertemu ketika umat merasa didengar, dihormati, dan dilayani dengan baik,” jelas Staf Khusus Menteri Agama.

Direktur Jenderal Bimas Buddha (Dirjen Bimas), Supriyadi, saat memberikan arahan sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pemahaman terhadap fungsi humas dan keprotokolan, termasuk aturan yang mendasari pelaksanaannya.

Menurutnya, penggunaan bahasa, lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, hingga tata upacara memiliki ketentuan yang harus dipahami dan diterapkan secara tepat.
“Kita belajar bersama agar kita semua punya pemahaman yang utuh dan tidak mengatakan keprotokolan itu hal yang menakutkan.

Protokol sesungguhnya adalah untuk ketertiban, inilah kata kuncinya,” ungkap Supriyadi.

Dia berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman insan humas dan keprotokolan sehingga penyelenggaraan kegiatan resmi maupun keagamaan dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan profesional.
Dalam kesempatannya Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Faisal Fahmi, menyoroti keterkaitan antara komunikasi publik, kualitas kebijakan, dan keprotokolan.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah perlu terbuka terhadap masukan dan kritik agar terus disempurnakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faisal juga menegaskan bahwa keprotokolan memiliki peran penting dalam menunjukkan martabat bangsa melalui penerapan tata cara yang tepat serta penghormatan dan kesetaraan dalam setiap kegiatan resmi.

“Keprotokolan menjadi satu kunci bagaimana kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki martabat tinggi,” ujarnya.