Gus Yahya Saksikan Langsung Sidang Kasus Haji, Pengacara Gus Yaqut Berharap Hakim Benar Hadirkan Keadilan

JAKARTA, (ERAKINI) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menghadiri langsung sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Gus Yahya hadir langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Mengenakan batik bermotif perpaduan warna kuning emas, biru dan merah muda serta kopiah hitam, mantan ketua umum PBNU itu menyaksikan jalannya persidangan yang diwarnai perdebatan mengenai tafsir kekayaan dan kerugian negara.

Perdebatan tersebut terjadi antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saksi ahli, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna. Keduanya membahas pengertian dan unsur yang masuk kategori kekayaan dan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Gus Yahya tampak duduk di ruang sidang dan menyimak penjelasan para pihak mengenai ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara pembagian kuota haji tambahan tersebut.

Kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S Abdulkadir, mengatakan bahwa kehadiran Gus Yahya dalam persidangan merupakan bentuk simpati terhadap perkara yang menjerat mantan menteri agama tersebut.

"Ini kan sebagai simpati ya, sebagai simpati. Nah, namun yang lebih penting lagi kan tadi bahwa hal yang selama ini menimbulkan pertanyaan, kebingungan, kan sudah terjawab," kata Dodi kepada wartawan.

Menurut Dodi, keterangan ahli dalam persidangan telah memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara keuangan negara, kekayaan negara, dan kerugian negara.

Dodi menerangkan, selama ini terdapat pencampuradukan pengertian antara keuangan negara dan kekayaan negara dalam perkara tersebut.

"Jadi, sudah dijelaskan mengenai apa itu keuangan negara, apa itu kekayaan negara yang selama ini terdistorsi antara kekayaan negara dan kerugian negara dicampur aduk sehingga keuangan negara dianggap sebagai kekayaan negara," ujarnya.

Dodi menyebut, berdasarkan penjelasan ahli, uang yang dibayarkan jemaah haji bukan merupakan kekayaan negara. Hal serupa, lanjut dia, berlaku terhadap dana milik Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Tadi sudah dijelaskan syarat-syaratnya dan jelas bahwa uang haji, uang jemaah haji bukan kekayaan negara. Nah, kemudian bagian daripada keuangan PIHK juga bukan bagian daripada kekayaan negara," tuturnya.

Selain persoalan pengertian keuangan dan kekayaan negara, Dodi juga menyoroti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diajukan JPU KPK sebagai alat bukti dalam persidangan. Menurut dia, LHP tersebut bermasalah dari sisi prosedural karena dinilai tidak memenuhi ketentuan mengenai autentikasi alat bukti.

Dodi merujuk Pasal 235 Ayat (3) serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur prosedur penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

"Karena dengan adanya Pasal 235 Ayat (3), jelas bahwa semua bukti harus diuji autentikasinya," ujarnya.

Dodi mengungkapkan, LHP BPK dalam perkara Gus Yaqut tidak memenuhi ketentuan prosedur penyusunan laporan hasil pemeriksaan sehingga autentikasinya tidak dapat diuji. Dodi pun berpendapat bahwa laporan tersebut tidak semestinya digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

"Nah, oleh karena itu, tadi ahli sudah berpendapat bahwa di samping kerugian negaranya juga tidak bisa dihitung, tidak ada kerugian negara, LHP ini juga cacat prosedural.Oleh karena itu, LHP BPK yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat dijadikan alat bukti. Jadi, sekarang sudah jelas," ujar Dodi.

Lebih lanjut, Dodi berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dan fakta persidangan dalam memutus perkara yang menjerat Gus Yaqut. Selain itu, kehadiran Gus Yahya diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses penegakan hukum yang menurut pihaknya keliru.

"Mudah-mudahan kehadiran Gus Yahya tadi dapat memahami mengenai proses penegakan hukum yang keliru dan insyaallah majelis hakim akan membuat putusan yang mewujudkan keadilan," pungkasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi argumentasi Agung mengenai kekayaan negara yang harus tercatat sebagai aset. Jaksa kemudian mengajukan ilustrasi mengenai penguasaan kekayaan negara melalui suatu perjanjian yang diperoleh secara melawan hukum.

Jaksa mempertanyakan apakah penguasaan tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai objek kekayaan negara dan menimbulkan dampak terhadap keuangan negara.

Menanggapi pertanyaan itu, Agung menjelaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya dampak terhadap keuangan negara harus terlebih dahulu melihat konstruksi peristiwa dan pihak yang terlibat, apakah badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta.

"Kalau di dalam konteks swasta akan dilihat di mana dampaknya terhadap keuangan negaranya," ujar Agung di persidangan.

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini kemudian menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membawa perubahan dalam rezim pencatatan kekayaan negara. Menurut Agung, pencatatan aset menjadi penting karena kekayaan negara harus diakui dalam laporan keuangan pemerintah.

"Negara Republik Indonesia itu merdeka tahun 1945, tetapi baru punya laporan keuangan itu tahun 2005," tuturnya.

Agung mencontohkan, jalan raya dapat dikategorikan sebagai kekayaan negara karena telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Apabila suatu kekayaan berada dalam penguasaan BUMN, pencatatannya masuk sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. 

Sementara itu, jika peristiwa melibatkan pihak swasta, harus ditelusuri terlebih dahulu hak negara yang hilang akibat perbuatan tersebut.

"Jadi bukan kemudian kekayaan negaranya langsung jadi, apa namanya, kekayaan alamnya langsung jadi kekayaan negara. Kejadiannya harus dipetakan dulu bentuknya seperti apa," beber Agung.