Gus Nadhif Tegaskan Kebijakan Gus Yaqut soal Pembagian Kuota Haji Tambahan 50:50 Tak Keliru

JAKARTA, (ERAKINI) - Ulama kharismatik asal Pati, Jawa Tengah, KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib atau Gus Nadhif, menilai kebijakan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terkait pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan komposisi 50:50 tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal itu disampaikan Gus Nadhif saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) malam.

Menurut Gus Nadhif, keputusan mengenai penentuan kuota haji, termasuk persentase pembagiannya, telah melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keselamatan jemaah.

"Jadi, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh, kalau ini pendapat saya pribadi ditanya, secara syariah apakah Amirul Hajj atau Menteri Agama keliru? Tidak, karena keputusan diambil tentang penentuan kuota yang sampai pada detail entah berapa persentase itu, itu semuanya dilakukan dengan kajian yang menyeluruh," kata Gus Nadhif usai persidangan.

Ahli fikih yang lama menimba ilmu di Mesir itu juga menegaskan, tidak ada pertentangan antara hukum syariah dan hukum positif dalam kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

"Makanya sejak semula apa awal-awal kesaksian kami sebagai ahli, sudah kami katakan tidak, tidak mungkin ada kontradiksi antara hukum syariah dan hukum positif," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Nadhif juga menjelaskan bahwa keputusan menteri agama yang saat itu dijabat Gus Yaqut, terkait penyelenggaraan ibadah haji tidak diambil secara pribadi. 

Menurut dia, terdapat Mustasyar Dini atau penasihat keagamaan yang bertugas memastikan keputusan menteri agama sesuai dengan ketentuan syariah.

Mustasyar Dini tersebut, kata Gus Nadhif, melibatkan sejumlah ulama yang mewakili hampir seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar.

"Dan jangan lupa, selama ini di ke-Amirul Hajj itu ada Mustasyar Dini (penasihat) untuk memastikan apakah keputusan-keputusan Menteri Agama itu sesuai dengan syariah. Dan biasanya berasal dari banyak ulama yang Mustasyar Dini itu," beber Gus Nadhif.

Kiai yang dijukuki singa podium ini melihat bahwa kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 bukan merupakan keputusan pribadi Gus Yaqut.

"Bukan keputusan pribadi. Ada Mustasyar Dini-nya. Para ulama yang mewakili hampir semua ormas Islam besar," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai mengarah pada upaya mempertentangkan hukum positif dengan hukum syariah, Gus Nadhif mengaku tidak menganggapnya sebagai jebakan. Dia menjelaskan, beberapa pertanyaan sulit dijawab karena berada di luar bidang keahliannya sebagai ahli syariah.

"Saya tidak melihatnya sebagai jebakan. Sebagai ahli syariah, saya tadi agak kesulitan menjawab karena saya tidak ada kaitannya dengan keahlian saya," tuturnya.

Gus Nadhif menerangkan bahwa dirinya memilih tidak memaksakan diri menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan kompetensinya.

"Kalau itu bukan keahlian saya, untuk apa saya memeras otak untuk menjawab?" ucapnya.

Sebagai informasi, KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib merupakan ahli fikih yang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut dalam persidangan tersebut. Keterangannya diharapkan dapat meringankan posisi Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. 

Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui tim penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Mereka menyoroti karakteristik keuangan haji yang bersumber dari dana jemaah.

Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak ada aliran uang yang diterima Gus Yaqut maupun Gus Alex.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota.