JAKARTA, (ERAKINI) - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto membantah tuduhan bahwa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji DPR.
Sunanto yang juga akrab disapa Cak Nanto menegaskan bahwa Menag saat mendapat undangan dari Pansus Angket Haji sedang menjalankan tugas negara di luar negeri yang juga merupakan pelaksanaan undang-undang.
“Menag tidak mangkir dari undangan Pansus Angket Haji. Menag saat menerima undangan sedang berada di luar negeri untuk menjalankan tugas negara. Hal ini juga sudah dijelaskan Menag secara tertulis kepada Pansus Angket Haji DPR,” tegas Cak Nanto yang juga ikut mendampingi kunjungan kerja Menag di Paris, Prancis, Senin (23/9/2024).
“Gus Men saat ini tengah menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian di Paris, Prancis,” sambungnya.
Menag Yaqut Cholil Qoumas tengah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara. Menag mengawali kunjungan kerjanya ke Arab Saudi untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haj 1446 H/2025 M bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.
Dari Arab Saudi, Menag bertolak ke Milan-Italia, pada 18 September 2024 untuk menandatangai Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia. Ini merupakan MRA Jaminan Sertifikasi Halal yang pertama di Eropa.
MRA menjadi landasan saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama RI dengan Halal Italia. Selama di Italia Menag juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk membahas akselerasi program sertifikasi halal.
Dari Milan, Menag menuju ke Prancis untuk melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian (International Meeting for Peace) ke-38 yang diselenggarakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini berlangsung di Paris, Prancis, 22-24 September 2024.
Dalam pertemuan ini, Menag menyampaikan salam dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.
"Saya memandang pertemuan ini fundamental dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dunia," kata Gus Men, sapaan akrab Menag.
“Presiden Macron menyambut salam dari Presiden Jokowi dengan gembira. Dia mengatakan bahwa dirinya dengan Presiden Jokowi bersahabat baik. Presiden Macron juga menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia dan Prancis bisa saling menggali persamaan untuk berkontribusi pada perdamaian dunia," sambung Menag.
Menag mengatakan, Presiden Emmanuel Macron menjadi pembicara kunci pada pembukaan International Meeting for Peace ini. Presiden Macron, kutip Menag, mengatakan, “Agama memainkan peran penting dalam usaha rehumanisasi di tengah gejala dehumanisasi, khususnya melihat apa yang terjadi di Jalur Gaza.”
Membayangkan perdamaian, menurut Presiden Macron, menjadi langkah krusial dalam mewujudkan perdamaian. "Membayangkan artinya menciptakan hal baru berdasarkan realita yang ada," tandas Presiden Macron, seperti disampaikan Menag Yaqut.
Presiden Prancis, lanjut Gus Men, mengingatkan semua pihak harus menyadari kenyataan bahwa dunia menjadi tempat hidup bersama. Karenanya, "Kita harus saling mengakui keberadaan sesama manusia serta menihilkan permusuhan."
Senada dengan Presiden Macron, delapan panelis yang berbicara pada sesi pembuka itu juga menyampaikan pentingnya agama dalam mewujudkan perdamaian.
Para panelis yang terdiri atas perwakilan umat di antaranya Islam, Yahudi, Katolik, Anglikan, serta pemerintah sepakat bahwa agama dapat membangun jembatan dialog untuk saling mendengar dan memahami.
Pertemuan internasional bertajuk "Imagine Peace" ini dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh dunia. Mereka adalah wakil-wakil pemerintahan dan para pegiat perdamaian dari organisasi masyarakat.
Selain Menteri Agama, dari Indonesia hadir juga Abdul Mu'ti (Sekum PP Muhammadiyah), KH Marsudi Syuhud (MUI), Khamid Anik Khamim Tohari (ICRP) dan Din Syamsuddin yang mewakili Pusat Dialog dan Kerja Sama Masyarakat Sipil.
Selama tiga hari mereka mendiskusikan isu-isu perdamaian dunia, humanisme, kebijakan migran, tantangan demokrasi, serta posisi agama dalam menjawab semua persoalan tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia, kehadiran Indonesia di forum ini tentu membawa warna tersendiri.
