Hakim Minta Kejagung Usut Dugaan Kenaikan Harta Nadiem Rp4,87 Triliun melalui TPPU

Hakim anggota, Eryusman, menyebut, permohonan jaksa penuntut umum (JPU) agar kenaikan harta tersebut dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara korupsi yang sedang diperiksa tidak dapat dikabulkan.

"Permohonan uang pengganti sebesar Rp4,87 triliun tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar Eryusman.

Dalam surat tuntutannya, JPU meminta agar Nadiem dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp809,59 miliar serta Rp4,87 triliun yang disebut sebagai peningkatan harta kekayaan.

Majelis hakim menilai dugaan peningkatan harta senilai Rp4,87 triliun lebih tepat ditelusuri melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan menjadikan tindak pidana korupsi yang telah terbukti sebagai tindak pidana asal.

Menurut Eryusman, langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendasarkan penyidikan pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah terbukti dalam perkara yang menjerat Nadiem.

Hakim juga menjelaskan bahwa angka Rp4,87 triliun berasal dari dugaan peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 serta mekanisme pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU Tipikor.

Meski memahami upaya Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, majelis hakim menegaskan bahwa proses hukum harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Namun, semangat tersebut harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas," tutur Eryusman.