IIHUS Minta Travel Umrah yang Telantarkan Jemaah Ditindak Tegas
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Indonesian Institute for Hajj and Umrah Studies (IIHUS) mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang memperkuat pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bermasalah.
Direktur Eksekutif IIHUS Muhammad Sukron menilai langkah Kemenhaj yang telah memblokir tiga travel yang terbukti menelantarkan jemaah serta memproses belasan travel lainnya yang diduga bermasalah merupakan sinyal positif.
Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan mulai diperkuatnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada jemaah umrah.
"Penelantaran jemaah merupakan persoalan serius. Ketika jemaah kehilangan kepastian akomodasi, transportasi, pendampingan, bahkan kepulangan dari Tanah Suci, persoalannya bukan lagi sekadar kualitas pelayanan," ujar Sukron dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2026).
"Ada amanah jemaah yang gagal dipenuhi dan ada tanggung jawab penyelenggara yang harus dimintakan pertanggungjawaban," lanjut dia.
Minta rekam jejak travel dibuka
Sukron mendorong Kemenhaj mengambil sejumlah langkah tegas untuk mencegah kasus penelantaran jemaah kembali terjadi. Pertama, kata dia, pemerintah perlu membuka rekam jejak PPIU kepada publik.
Menurut Sukron, masyarakat berhak mengetahui status legalitas dan rekam jejak penyelenggara perjalanan umrah sebelum menyerahkan uang dan mempercayakan perjalanan ibadahnya.
"Sistem informasi pemerintah harus dikembangkan bukan hanya sebagai instrumen administrasi regulator, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan edukasi bagi calon jemaah," tuturnya.
Sanksi travel harus disesuaikan dengan pelanggaran


















