Dapat Kritikan di Film 'Dirty Vote', Begini Respons Bawaslu RI
Akhmad Baihaqi Arsyad
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dan juga calon anggota legislatif (caleg) pada 14 Februari 2024.
Imbauan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditanya wartawan soal film dokumenter 'Dirty Vote' dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Ia meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.
“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja.
Dalam film 'Dirty Vote', ada pula kritik yang ditujukan ke Bawaslu. Terkait hal itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bagja.
Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah, menurut Bagja, sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive (mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.
Bagja pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.
Adapun Film dokumenter 'Dirty Vote' pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil, menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Film dokumenter 'Dirty Vote' itu dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.


















