JOMBANG, (ERAKINI) - Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sastro Al Ngatawi, menilai Nahdlatul Ulama (NU) perlu terus memperkuat perannya di tingkat internasional. Menurut dia, internasionalisasi gagasan keislaman khas Nusantara merupakan bagian dari khittah perjuangan NU yang telah dirintis para pendirinya.
Sastro mengatakan, salah satu tonggak penting internasionalisasi NU dapat dilihat dari pembentukan Komite Hijaz yang dirintis KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah.
"Komite Hijaz itu kan sebetulnya internasionalisasi terhadap gagasan-gagasan tradisi pemikiran Islam yang ada di Nusantara," ujar Sastro saat diwawancarai di sela-sela Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, tradisi internasionalisasi tersebut kemudian diteruskan oleh ulama-ulama NU pada periode berikutnya. Bahkan, sebelum Konferensi Asia-Afrika, telah berlangsung Konferensi Umat Islam Internasional yang menunjukkan keterlibatan ulama Indonesia dalam percaturan dunia.
Namun, Sastro melihat orientasi NU sempat lebih banyak tertuju ke dalam negeri, terutama pada masa kepemimpinan KH Idham Chalid. Internasionalisasi gagasan NU kembali menguat pada era Gus Dur.
Dia menilai Gus Dur menggunakan internasionalisasi gagasan NU sebagai salah satu strategi menghadapi tekanan politik dan marginalisasi pada masa Orde Baru.
"Nah Gus Dur melakukan kesempatan dengan internasionalisasi terhadap gagasan-gagasan pemikiran NU," ujar dia.
Sastro mengatakan, tantangan sekaligus peluang internasionalisasi NU kini semakin besar seiring perkembangan teknologi informasi dan semakin kaburnya batas-batas antarnegara. Karena itu, menurut dia, gagasan serta tradisi keislaman khas Nusantara perlu terus didiseminasikan ke masyarakat internasional.
Dia menyebut setidaknya ada dua tujuan utama dari langkah tersebut. Pertama, memperkenalkan alternatif wajah Islam kepada masyarakat dunia yang tidak semata-mata bercorak Timur Tengah, simbolik, formal, atau koersif.
"Tetapi ada wajah Islam yang lain, yaitu Islam NU yang ada di Nusantara," kata Sastro.
Kedua, internasionalisasi tersebut dapat memperluas kemaslahatan yang dihasilkan NU. Dengan jangkauan yang semakin global, gagasan dan gerakan NU dinilai dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat dunia.
Sastro menilai momentum untuk memperkuat peran global NU semakin terbuka di tengah situasi geopolitik dunia yang sedang mengalami penataan ulang atau remakingoftheworld.
"NU harus mengambil peran-peran itu menurut saya," ucapnya.
Sastro juga menilai NU perlu memperkuat perannya dalam merespons berbagai konflik global. Menurut dia, sejumlah persoalan yang muncul di tingkat nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik internasional.
"Apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu kan sebetulnya resonansi dari konflik global," ujarnya.
Karena itu, NU menurut dia perlu berpikir dan mengambil peran pada tingkat global sebagai "hulu" persoalan. Sementara di tingkat nasional, peran kiai kampung, pesantren, serta struktur kelembagaan NU dari tingkat pusat hingga ranting perlu dioptimalkan.
Menurut Sastro, tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sistem secara nasional sekaligus memiliki kapasitas mengartikulasikan kepentingan NU dalam percaturan global.
"Pemimpin ke depan saya pikir harus satu, memiliki kapabilitas leadership untuk melakukan penataan sistem pada level nasional. Dan memiliki kapabilitas untuk mengartikulasikan dan berkontestasi dalam masyarakat global internasional," jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh peran tersebut tidak harus dilakukan oleh satu orang. Justru, pemimpin NU ke depan harus mampu mengorkestrasi berbagai potensi yang dimiliki organisasi.
"Dia harus mampu mengorkestrasi situasi-situasi," kata Sastro.
Ketika ditanya mengenai kepemimpinan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam memperkuat peran NU di level internasional, Sastro menilai langkah tersebut sudah berada di jalur yang tepat.
Menurut dia, sejumlah agenda internasional yang digalang Gus Yahya, seperti ReligionTwenty (R20) dan Fikih Peradaban, telah meningkatkan perhatian dunia terhadap NU.
"Kalau dari segi itu, iya saya melihat. Karena beberapa isu-isu internasional yang beliau galang terus itu, mulai dari R20, Fikih Peradaban, dan lain sebagainya, itu cukup membuat atensi dunia makin tertarik padanya," ujarnya.
Sastro menyadari bahwa konsekuensi dari pembagian peran tersebut adalah sosok ketua umum tidak selalu menjadi figur yang paling dikenal di tingkat akar rumput.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi indikasi adanya pembagian peran dalam organisasi.
"Makanya kalau orang NU ditanya, siapa Ketua PBNU? Banyak yang tidak tahu. Karena Ketua PBNU memang tidak harus tahu semuanya," katanya.
Dia menilai model tersebut justru menunjukkan pentingnya kepemimpinan kolektif, kolegial, dan sistemik. Dengan demikian, kerja organisasi tidak bergantung pada satu figur semata.
"Itulah yang disebut dengan kepemimpinan yang sistemik, kolektif, kolegial, dan sistemik. Sehingga yang menonjol, yang terkenal, yang bermain tidak hanya satu individu saja," ujar Sastro.
Terkait persoalan Gaza dan konflik Palestina, Sastro menilai NU memiliki peluang untuk memainkan peran lebih besar. Namun, menurut dia, hal tersebut membutuhkan jaringan internasional yang kuat.
"Kita itu bisa berperan, satu kan kalau punya network yang baik. Kalau kita nggak punya network juga nggak akan bisa berperan," katanya.
Selain jaringan, NU juga harus memiliki posisi yang diperhitungkan oleh para pihak yang terlibat dalam percaturan konflik global.
Karena itu, Sastro mendorong NU membangun jejaring internasional yang mampu meyakinkan berbagai pihak bahwa NU merupakan aktor yang layak diperhitungkan.
"Di sinilah pentingnya membuat network internasional yang bisa meyakinkan bahwa NU ini layak untuk diperhitungkan, dan perannya betul-betul untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang sedang bertikai," ujar dia.
