Aliansi Masyarakat Sipil: Pengamanan Kejaksaan oleh TNI Perkuat Pemberantasan Korupsi

Dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025), Koordinator AMSD, Ikhyar Velayati, menilai bahwa kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung justru akan memperkuat program pemberantasan korupsi. Menurutnya, kehadiran aparat TNI dapat meningkatkan keberanian dan ketegasan jaksa dalam menangani perkara besar yang menyita perhatian publik.

“Adanya kerja sama ini justru akan membuat program pemberantasan korupsi lebih maksimal, karena kejaksaan menjadi lebih berani, lebih keras, dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya,” ujar Ikhyar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (16/5/2025).

Ia juga mengkritisi penolakan terhadap kebijakan tersebut yang, menurutnya, sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat agenda antikorupsi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai narasi yang menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kembalinya dwifungsi ABRI merupakan bentuk penggiringan opini yang menyesatkan.

“Ada kelompok yang sengaja ‘menggoreng’ kerja sama TNI dan Kejagung ini agar TNI menarik dukungannya. Tujuannya jelas, supaya Kejagung kehilangan keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang dibekingi para mafia,” tegas mantan aktivis 1998 tersebut.

Wakil Koordinator AMSD, Abdul Havid Permana, menambahkan bahwa pengamanan terhadap institusi kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut pertahanan dan ketahanan negara. Menurutnya, korupsi yang dibiarkan akan berdampak pada melemahnya daya tahan negara.

“Pemberantasan korupsi adalah soal keberlangsungan negara. Kalau korupsi tidak ditangani, maka pertahanan bangsa melemah. Maka, bukan hanya TNI, rakyat dan mahasiswa juga harus ikut menjaga dan mengawasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AMSD, Akhrom Saleh, menyebut bahwa Kejaksaan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi berdasarkan sejumlah survei nasional. Kejaksaan, menurutnya, berada di peringkat ketiga lembaga paling dipercaya publik setelah TNI dan lembaga kepresidenan.

“Kejagung telah banyak membongkar kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Ini menunjukkan keberanian dan integritas kejaksaan yang perlu didukung semua elemen bangsa,” kata Akhrom.

Konferensi pers AMSD turut dihadiri sejumlah elemen masyarakat sipil, di antaranya perwakilan Forum Aktivis 98, Paguyuban Masyarakat Tionghoa yang diwakili Arif Hariman, serta mantan anggota Ikohi Jatim, Trio Marpaung. Mereka menyuarakan dukungan agar langkah-langkah pengamanan ini tidak dipolitisasi dan tetap berpijak pada semangat penegakan hukum serta pemberantasan korupsi secara menyeluruh.