MUI Tegaskan Pemidanaan Nikah Siri dalam KUHP Baru Tidak Tepat

Prof Ni’am juga merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan fikih yang mengatur perempuan-perempuan yang haram dinikahi atau dikenal sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

“Jika dilakukan dengan sengaja, tentu bisa berdampak pidana. Namun, MUI menilai pemidanaan terhadap nikah siri tidak tepat,” kata dia.

Menurut Prof Ni’am, praktik nikah siri tidak selalu dilandasi niat untuk menyembunyikan pernikahan. Dalam kondisi faktual di masyarakat, ada pasangan yang melakukan nikah siri karena keterbatasan akses terhadap dokumen administrasi.

“Perkawinan adalah peristiwa keperdataan, sehingga solusinya adalah keperdataan, bukan pemidanaan,” ujarnya.

Ia menyebut memidanakan sesuatu yang hakikatnya merupakan urusan perdata perlu diluruskan. Meski demikian, MUI tetap mengapresiasi diundangkannya KUHP baru sebagai pengganti KUHP warisan kolonial.

Lebih lanjut, Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui terdapat penghalang yang sah.

“Ketentuan ini sebenarnya sangat jelas karena ada batasan berupa ‘penghalang yang sah’. Dalam Islam, penghalang sah perkawinan bagi perempuan adalah jika masih terikat perkawinan dengan orang lain. Sementara bagi laki-laki, keberadaan istri tidak menjadi penghalang sah yang membatalkan pernikahan,” jelasnya.

Karena itu, Prof Ni’am menegaskan bahwa pernikahan siri yang memenuhi rukun dan syarat tidak memenuhi unsur pemidanaan. Ia menilai penafsiran Pasal 402 sebagai dasar pemidanaan nikah siri merupakan tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa KUHP baru tidak melarang nikah siri maupun poligami. Menurut dia, Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP hanya mengatur larangan perkawinan apabila terdapat halangan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

“Ketentuan ini bukan norma baru, melainkan adopsi dari Pasal 279 KUHP lama,” kata Habiburokhman.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan perzinaan dalam Pasal 411 KUHP baru pada dasarnya tidak jauh berbeda dari Pasal 284 KUHP lama. Perzinaan tetap dikategorikan sebagai delik aduan.

“Artinya, negara tidak secara aktif mencampuri ranah privat warga negara,” ujarnya.