Bantah Terlibat Pencabutan Izin Usaha Tambang, Bahlil: Lapor Polisi, Tangkap!
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali IUP.
Bahlil membantah tudingan yang dialamkatkan PKS kepada dirinya itu. Bahlil yang dikabarkan mematok tarif atau fee tinggi untuk pemulihan IUP yang telah dicabut tersebut meminta orang yang terbukti melakukan permianan tambang harus ditangkap.
"Dari mana itu? Siapa yang bilang? Dari mana kabarnya? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang," katanya, Senin (4/3/2024) kemarin.
Politisi Partai Golkar ini memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop. Dia pun meminta masyarakat apabila menemukan kejadian semacam itu untuk melapor kepada polisi atau kepadanya langsung.
"Nggak bener lah, mana ada. Sekarang urus-urus izin gak boleh ada macam-macam amplop-amplop. Kalau ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau nggak lapor ke saya," ujarnya.
Selama menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah mencabut sebanyak 2.078 IUP yang tidak produktif.
"Oh, udah dicabut semua. Nggak bener. Semua 2.078 IUP aku udah cabut," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam mencabut dan memberikan kembali IUP, Bahlil meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan. Terkait info tersebut Mulyanto minta KPK segera memeriksa Bahlil.
"Keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi," terang politisi PKS Mulyanto.
Diketahui, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

















