Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Senin (16/12/202). (Foto: Humas BP Haji)
MATARAM, (ERAKINI) - Presiden RI Prabowo Subianto memberi pesan agar tidak pernah main-main dengan pengelolaan Haji. Pesan itu ditekankan lagi oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara HajiDahnil Anzar Simanjuntak saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Dan Umrah (KBIHU) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Senin (16/12/202).
“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah Transparansi, Akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia, " ucap Dahnil menirukan pesan PresidenPrabowo Subianto.
Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kunci kesuksesan haji ke depan yaitu Tri Sukses Perhajian. "Tri Sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya," ujarnya.
Turut hadir pada acara tersebut anggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid, dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat.
Selama melakukan kegiatan kunjungan di 6 asrama haji, Danhil telah menemukan permasalahan yang sama dan Badan Penyekenggara Haji adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia dan merupakan Badan setingkat Kementerian.
“Badan penyelenggara haji ini adalah Badan setingkat Kementerian yang dipimpin oleh Kepala Badan atau Menteri Urusan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji,“ ungkap Dahnil.
“Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,“ terangnya.
Wakil Kepala BP HajiDahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 masuk dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.
Mulai 2026 proses penyelenggaran haji ditangani sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji. “Haji tahun 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakaan Badan Penyelenggara Haji,“ ungkap Dahnil.
Dahnil mengatakan saat ini BP Haji baru terdiri dari 4 eselon I dan 3 Deputi setingkat eselon I yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, ada Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji dan di BP Haji terdapat 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan lebih 10 eselon IV selebihnya adalah fungsional struktur organisasi sementara di masa transisi.
“Ada Kakanwil Kementerian Agama dan ada Kakanwil Urusan Haji,“ ujar Dahnil.
“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ paparnya.
