Munas Alim Ulama NU Bahas Hukum Pelibatan Diri dalam Konflik Negara Lain

JAKARTA, (ERAKINI) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 pada Rabu sampai Jumat (5-7/2/2025). Kegiatan ini merupakan forum tertinggi setelah Muktamar yang membahas sejumlah masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Acara ini dibagi ke dalam tiga komisi, yakni (1) waqiiyah, (2) maudluiyah, dan (3) qanuniyah.

Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan bahwa forum yang dipimpinnya telah membahas dua masalah, yakni (1) pelibatan diri dalam konflik negara lain dan (2) penyembelihan dan pendistribusian dam haji tamattu'.

Terkait masalah pertama, Kiai Cholil menjelaskan bahwa melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan adalah fardu kifayah. Bantuan itu dapat berwujud obat-obatan atau pun kebutuhan pangan.

"Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah, dalam konteks individu melibatkan diri dalam konflik negara lain," katanya.

"Boleh dan hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif di antara kita," lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu.

Lebih lanjut, Kiai Cholil juga menjelaskan bahwa hal tersebut harus mengikuti mekanisme hukum antarnegara sehingga tanpa seizin negara itu haram. Jika tanpa izin negaranya, hal tersebut akan menambah fitnah dan kerusakan.

Adapun persoalan kedua berkenaan dam haji tamattu. Menurutnya, ada tiga runtutan hukum dalam hal ini. Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram. Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembliahnnya, mendatangkan kambing, itu boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan distribusikan di luar Tanah Haram.