Sah! Pekerja Perempuan Bisa Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan dan Tetap Digaji

Menurut Puspayoga, saat ini ibu dan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Misalnya tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi, dan stunting.

“Sedangkan kebijakan kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan dan belum mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Kita perlu menata pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan secara lebih komprehensif, terukur, terpantau, dan terencana dengan baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puspayoga menjelaskan, secara substansial UU ini menjamin hak-hak anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Menurutnya, kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, seorang ibu juga memerlukan ruang untuk tetap berdaya selama anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan.

“Oleh karenanya, suami wajib memberikan kesehatan, gizi, dukungan pemberian air susu ibu, dan memastikan istri dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi. Meringankan beban ibu dan terciptanya lingkungan yang ramah ibu dan anak, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di ruang publik merupakan prasyarat penting kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan,” tegas Menteri PPPA.

UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan terdiri atas 9 bab dan 46 pasal, di antaranya mengatur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

“Sebagai tindaklanjut, RUU ini mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden,” katanya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, baik DPR RI maupun Pemerintah.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, awalnya RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak secara umum. Namun, seiring dengan pembahasan intensif antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah, disepakati fokus pengaturannya menjadi kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, yaitu sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga berusia dua tahun.

Diah menyebutkan, pihaknya menghimpun saran, masukan, dan kesaksian atas berbagai kondisi ibu dan anak di Indonesia. “Masukan tersebut membuka mata kami bahwa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk dituangkan menjadi produk undang-undang dan pentingnya melahirkan generasi baru yang semakin berkualitas bagi Indonesia,” tegas Diah.