5 Poin Tuntutan Demo Ojol di Jakarta

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal
Garda Indonesia menuntut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menjatuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar ketentuan dalam Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.

2. Rapat Dengar Pendapat Gabungan
Komisi V DPR RI diminta segera menggelar RDP yang mempertemukan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan perwakilan dari perusahaan aplikator.

3. Batas Maksimal Potongan Aplikasi
Para pengemudi meminta agar pemotongan dari penghasilan yang dilakukan aplikator dibatasi maksimal hanya 10 persen untuk menjaga keadilan dan kelayakan pendapatan.

4. Evaluasi Tarif dan Program Merugikan
Garda mendesak adanya revisi struktur tarif penumpang serta penghapusan program-program seperti ‘aceng’, ‘slot’, ‘hemat’ dan ‘prioritas’ yang dinilai sangat merugikan pengemudi karena menurunkan pendapatan mereka secara drastis.

5. Penetapan Tarif Layanan Secara Kolektif
Penentuan tarif layanan pengantaran makanan dan barang diharapkan dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan: asosiasi driver, regulator pemerintah, aplikator, dan lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI.

Menurut Raden Igun, kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap pasif dalam menangani pelanggaran regulasi aplikator sejak 2022 menjadi pemicu utama aksi ini. Ia menegaskan bahwa sejumlah aksi damai sebelumnya tidak membuahkan hasil konkret.

“Berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online. Aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras,” ujarnya.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan di Jakarta yang diperkirakan terdampak aksi unjuk rasa pengemudi ojek dan taksi daring, Selasa (20/5/2025). Aksi yang digelar secara besar-besaran itu dipusatkan di tiga titik strategis di ibu kota.

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (dulu Twitter), masyarakat diminta menghindari kawasan Bundaran Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, area sekitar Kementerian Perhubungan, serta lingkungan Gedung DPR/MPR RI.

”Sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa pengemudi ojek dan taksi daring, kami mengimbau masyarakat agar tidak melintas di sekitar Bundaran Patung Kuda, Kemenhub, dan DPR/MPR RI guna menghindari kepadatan lalu lintas,” tulis keterangan TMC Polda Metro Jaya.