Catatan PJN Terkait Program Tapera, Singgung Soal Momentum Hari Pancasila
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus mendapat sorotan. Masyarakat khawatir kewajiban iuran 3 persen dari gaji pekerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera hanya akan menyengsarakan rakyat.
Menanggapi hal ini, Koordinator Nasional (Koornas) Pergerakan Jaringan Nusantara (PJN) Leni Rodiah turut memberikan catatan penting untuk dipikirkan bersama. Catatan pertama, bahwa polemik program Tapera harus dilihat secara menyeluruh.
Leni mengungkapkan, satu sisi Tapera mencekik masyarakat karena besaran iuran yang mencapai 3%. Namun, di sisi yang lain, Tapera dapat mendorong kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


















