Sekjen Kemkomdigi Ismail menghadiri forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang, Senin (16/3/2026). Foto: Kemkomdigi
JAKARTA, (ERAKINI) – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai kerangka tata kelola nasional yang mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan teknologi dilakukan secara etis, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi) Ismail mengatakan bahwa regulasi tersebut menjadi langkah strategis Indonesia untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
“Ke depan, Indonesia berencana memperkenalkan Peraturan Presiden tentang Artificial Intelligence. Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang tepercaya,” ujar Ismail dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang, Senin (16/3/2026).
Menurut Ismail, kecerdasan artifisial membuka peluang besar untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kualitas layanan publik bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru seperti misinformasi dan deepfake, potensi bias dan diskriminasi, hingga risiko terhadap privasi data dan keamanan siber.
Karena itu, Indonesia menilai bahwa tata kelola AI harus dibangun melalui pendekatan yang menyeimbangkan inovasi dan pengelolaan risiko. Pendekatan tersebut mencakup pengembangan AI yang berpusat pada manusia (human-centered AI), penguatan kolaborasi multipihak, serta pembangunan fondasi ekosistem digital melalui infrastruktur, tata kelola data, dan pengembangan talenta digital.
“Bagi Indonesia, kecerdasan artifisial bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi bagaimana inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia,” kata Ismail.
Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang akan menjadi panduan strategis pengembangan ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan kompetitif.
Peta jalan tersebut memuat prinsip-prinsip etika utama seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
Ismail pun menekankan bahwa keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada satu faktor kunci, yaitu kepercayaan. “Membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI,” jelasnya.
Melalui forum Hiroshima AI Process, Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi global dalam tata kelola AI, termasuk berbagi praktik terbaik, pengembangan standar internasional untuk AI tepercaya, peningkatan kapasitas negara berkembang, serta pengembangan inovasi AI yang bertanggung jawab dan mendukung kepentingan publik.
“Artificial intelligence akan membentuk masa depan masyarakat kita. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua,” tegas Ismail.
