Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan usau Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, persiapan penyelenggaraan haji 2027 menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Gus Irfan dalam konferensi pers Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah yang dirangkaikan dengan peluncuran Hotline Pengaduan Bongkar Mafia Haji dan Umrah di Kantor Kemenhaj, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
"Alhamdulillah, satu tahun yang penuh dengan roller coaster sudah kita lalui. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankan amanah Kementerian Haji dengan, tanda petik, sukses, dianggap sukses," ujar Gus Irfan.
Gus Irfan mengatakan, Kemenhaj kini mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027. Menurut dia, tantangan yang dihadapi pada tahun depan akan jauh lebih besar.
"Dan kita tahun ini menyiapkan pelaksanaan haji untuk tahun 2027 yang tantangannya jauh lebih besar. Tentu kita berharap dukungan teman-teman media, doa dari masyarakat Indonesia, kita bisa menjalankan haji 2027 jauh lebih baik," katanya.
Selain itu, terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membuat pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah penyesuaian.
"Banyak tantangan yang dihadapi tahun 2027 seperti saya sampaikan tadi, bagaimana situasi geopolitik Timur Tengah menyebabkan kenaikan yang luar biasa dari biaya-biaya semuanya, termasuk juga perubahan-perubahan kebijakan (policy) dari Kementerian Haji Arab Saudi yang juga membuat kita harus menyesuaikan," ujar Gus Irfan.
"Dan banyak hal yang membuat kita harus bekerja ekstra keras untuk tahun 2027 ini," lanjutnya.
Gus Irfan juga mengungkapkan sejumlah perubahan kebijakan di Arab Saudi yang akan berdampak terhadap penyelenggaraan haji 2027.
Salah satunya berkaitan dengan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, yang ada yang paling rendah adalah layanan tipe C, dan ini konsekuensinya harga akan berubah," tuturnya.
Selain itu, menurut dia, seluruh layanan kini harus menggunakan sistem fullboard. Jemaah Indonesia tidak dapat secara langsung memesan hotel maupun katering karena pemesanan harus dilakukan melalui sistem Nusuk.
"Yang kedua, sekarang semuanya harus fullboard. Kita tidak bisa langsung memesan hotel, kita tidak bisa langsung pesan catering sendiri, harus melalui Nusuk yang ada di sana," ucapnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kemenhaj karena pemerintah harus memastikan hotel dan katering yang disediakan tetap memenuhi standar pelayanan yang diharapkan jemaah Indonesia.
"Dan ini juga menjadi kekhawatiran kita, apakah hotel yang ada ataupun catering yang disiapkan oleh mereka itu sesuai dengan harapan kita," kata dia.
"Karena bagaimanapun juga kalau ada masalah, pasti yang menjadi tumpuan kita semua, walaupun bukan kita yang memastikan prosesnya di sana," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, satu tahun berdirinya Kemenhaj menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membersihkan penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik-praktik curang.
Menurut Dahnil, selama menjalankan tugas di bidang perhajian, dirinya bersama Gus Irfan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pihak-pihak yang tidak menginginkan perubahan dalam tata kelola haji dan umrah.
"Teman-teman sekalian, teman-teman wartawan, hari ini, 8 September yang lalu memang tepat kami satu tahun sebagai Kementerian Haji dan Umroh. Tentu dua tahun Pak Menteri dan saya menangani perhajian, hal yang tidak mudah," ujar Dahnil.
"Itu banyak hal yang kami hadapi, terutama terus terang Pak Menteri dan saya sadar betul banyak yang tidak suka dengan kami berdua karena banyak merugikan terutama orang-orang yang ingin berlaku curang dan sudah sejak lama ingin berada di posisi status quo itu," lanjutnya.
Dahnil mengatakan, besarnya perputaran uang dalam industri haji dan umrah membuat pemerintah perlu memastikan seluruh proses penyelenggaraannya berlangsung secara bersih dan transparan.
"Di perhajian umrah itu perputaran keuangan ada Rp120 triliunan, artinya kami berusaha memastikan penyelenggaraan hajinya bersih dan keberkahan itu selalu meliputi dalam semua kegiatan perbisnisan, misalnya di industri haji," katanya.
Karena itu, Kemenhaj meluncurkan Hotline Pengaduan sebagai ruang bagi masyarakat melaporkan dugaan praktik mafia haji dan umrah.
"Oleh sebab itu hari ini kami meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktik-praktik mafia haji dan umrah dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan supaya datanya datang dari publik," ujar Dahnil.
