Komnas Haji Buka Posko Pengaduan untuk Kawal Pelayanan Jemaah
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M/1446 H menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dengan kuota nasional sebanyak 221 ribu jemaah dan pendanaan yang menyedot anggaran hingga puluhan triliun rupiah--termasuk dari APBN, penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan berjalan aman, nyaman, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan pentingnya partisipasi berbagai pihak untuk mengawal suksesnya agenda kolosal ini.
“Haji menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Hak-hak jemaah harus dipenuhi dengan standar pelayanan terbaik, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).
Menurut Mustolih, aspek layanan ibadah haji mencakup dokumen dan visa resmi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, keamanan, serta perlindungan jemaah sejak keberangkatan, saat di Tanah Suci, hingga kepulangan ke tanah air.
Sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, Komnas Haji kembali membuka kanal pelaporan dan pengaduan bagi jemaah maupun masyarakat pada musim haji 2025 ini. Saluran ini menampung laporan dari jemaah haji reguler, khusus, maupun furoda (visa mujamalah), termasuk mereka yang mengalami kendala atau gagal berangkat.
Meskipun persiapan haji dinilai cukup matang, Komnas Haji mencatat sejumlah persoalan mulai bermunculan di lapangan. Salah satu yang disorot adalah penerbitan visa yang tersendat di beberapa daerah. Hal ini disebabkan regulasi baru dari Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan setiap jemaah terhubung dengan delapan syarikah (perusahaan penyelenggara haji), namun sistem integrasi data di pihak Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal.


















