Praktisi Hukum Buka-bukaan Alasan Kuat Pengalihan Kuota Haji Khusus Era Gus Yaqut

“Kalau dipaksakan menambah 18.400 jamaah reguler di zona mahal, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) harus menguras dana hingga Rp380 miliar. Ini berisiko terhadap dana setoran awal jamaah tahun berikutnya,” tuturnya.

Melissa mengingatkan, memaksakan penambahan di zona padat dapat mengancam keselamatan. 

“Haji ini bukan soal memberangkatkan orang sebanyak-banyaknya. Keselamatan jamaah harus jadi prioritas. Kita tidak mau jamaah haji diberangkatkan tanpa tempat tidur layak atau sampai membahayakan nyawa,” ucapnya.

Solusi: Dialihkan ke Haji Khusus

Dengan pertimbangan itu, Kementerian Agama memutuskan menambah kuota reguler hanya 10.000 jemaah. Sisa 10.000 kuota tambahan kemudian dialihkan untuk jamaah haji khusus.

“Daripada dibuang seperti yang pernah terjadi pada 2023, lebih baik dimanfaatkan untuk jamaah haji khusus. Mereka juga antre 5-9 tahun, sementara antrean haji reguler bisa puluhan tahun. Banyak yang terpaksa mengambil jalur furoda yang mahal dan berisiko,” kata Melissa.

Ia juga menepis tudingan bahwa kebijakan tersebut memperpanjang antrean haji reguler. 

“Tidak ada penambahan antrean. Justru dengan skema ini, tambahan kuota bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keselamatan jamaah reguler,” ujarnya.

Melissa meminta publik tidak mudah termakan hoaks soal kuota haji. 

“Ini hasil diplomasi dan perhitungan matang, bukan jual-beli kuota. Jangan sampai fitnah atau informasi menyesatkan merusak kepercayaan jamaah,” ucapnya.

Keputusan pemerintah ini, menurut Melissa, menunjukkan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas pihak dalam penyelenggaraan haji. 

“Pemerintah dan Saudi setiap tahun membuat kebijakan baru untuk kenyamanan jamaah. Kita perlu memahami konteks itu, bukan sekadar menuduh,” pungkasnya.