JAKARTA, (ERAKINI) - Penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuai kritik. Praktisi hukum asal Yogyakarta, Muhammad Ulinnuha, mengingatkan KPK agar perkara hukum yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut
"Hukum jangan disandarkan pada politik," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).
Lebih lanjut, Ulin mengatakan bahwa tambahan kuota haji dengan skema 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah khusus tidak melanggar aturan. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
“Sepanjang aturan semua sudah sesuai dan ada payung hukumnya, sah-sah saja pembagian kuota haji 50:50 antara reguler dan khusus,” ujar Ulinnuha.
Dia juga menyoroti pernyataan KPK soal dugaan kerugian negara hingga Rp 1 triliun tanpa data resmi. Menurut Ulin, lembaga antikorupsi seharusnya menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu mestinya harus dilihat dari sesuatu yang sudah jelas karena ini bicara hukum. Analisa potensi itu baru asumsi, belum nyata. Karena nanti biar BPK juga yang menyampaikan,” ucapnya.
Ulinnuha menilai, KPK belum sepenuhnya memahami perkara ini, terlihat dari rencana lembaga tersebut menggelar diskusi dengan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Yaqut di Jakarta Timur dan kediaman seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. Dari dua lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga satu unit mobil.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pengusutan kasus ini krusial karena berkaitan langsung dengan antrean panjang calon jemaah haji. “KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang terus mendukung penanganan perkara ini,” kata Budi.
KPK mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025, dua hari setelah memeriksa Yaqut sebagai saksi. Lembaga antirasuah itu juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.
Pada 11 Agustus lalu, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada hari yang sama, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.
Namun demikian, penyelidikan KPK tersebut dinilai dipaksakan sebab belum ada bukti kuat untuk menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikkan. Banyak kalangan yang menyebut bahwa proses pengusutan kasus itu bernuansa politis.
Juru Bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Anna Hasbi, menegaskan bahwa pembagian kuota tambahan haji 2024 dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. Anna menyebut, kebijakan pembagian kuota tambahan telah melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dengan melibatkan simulasi lapangan untuk memastikan kesiapan infrastruktur di Arab Saudi.
“Kebijakan pembagian kuota tambahan ini dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak pihak ikut membantu kami memutuskan dan ikut melakukan simulasi secara langsung untuk mengecek kesiapan di lapangan,” kata Anna.