Kordinator Nasional Pejuang PPP Witjaksono (kiri) menyerahkan piagam deklarasi kepada Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Roslan Roeslani (tengah) didampingi Wakil Sekertaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Hizbiyah Rochim (kanan) di Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya
JAKARTA, (ERAKINI)-Ketua DPP Achmad Baidowi mengatakan partainya telah mencopot Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Witjaksono dan akan memberi sanksi berupa pergantian antar waktu (PAW) terhadap kader yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Subianto dan Rakabuming Raka.
"Kemarin ada salah satu oknum yang kebetulan dia sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan itu sudah diambil langkah disiplin organisasi. Yakni dengan melakukan pemberhentian dari struktur majelis pertimbangan dan sekaligus dicabut keanggotaannya. Kemudian, terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang kemarin mengatasnamakan dirinya calon anggota DPRD dalam PPP terlibat dalam kegiatan itu, kalau mereka nanti terpilih, tidak akan diajukan pelantikan bahkan akan di PAW terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan," ujar Baidowi atau Awiek di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023) kemarin.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy juga merespons munculnya gerakan yang mengatasnamakan Pejuang PPP dengan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Rommy itu mengatakan bahwa gerakan Pejuang PPP itu tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengannya di PPP atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut.
"Mereka tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan saya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi itu," kata Rommy.
Koordinator Nasional Pejuang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Witjaksono pada Kamis (28/12/2023) mengaku siap menerima sanksi usai pihaknya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.
"Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami," kata Witjaksono usai mendeklarasikan dukungan Pejuang PPP kepada Prabowo-Gibran.
Witjaksono mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari bawah melalui deklarasi tersebut. Bahkan, dia telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di PPP.
Saat ditanya mengenai dasar deklarasi Pejuang PPP apakah terkait dengan dasar politik atau tidak, Witjaksono meminta publik menganalisis sendiri.
Meski demikian, Witjaksono menepis isu keretakan di PPP. Dia yakin partai yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Mardiono itu mampu melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024.
Ketika membacakan deklarasi, Witjaksono mengatakan bahwa dukungan mereka kepada Prabowo-Gibran berlandaskan keinginan luhur untuk kemajuan NKRI, serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global.
Dari pantauan di lokasi, deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP 2020–2025 Nyai Hizbiyah Rochim, dan beberapa caleg dari PPP.
Menurut dia, pemberian sanksi PAW akan diterapkan pada kader PPP yang terpilih sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Dia mengatakan PPP akan memberikan sanksi tersebut sebelum dilakukan pelantikan.
Awiek menilai langkah itu menunjukkan keseriusan PPP dalam menegakkan disiplin organisasi dan mengamankan keputusan partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.
"Kita berkomitmen untuk bisa menang satu putaran," ujarnya.
