Aceh Resmi Minta Bantuan Lembaga PBB untuk Pemulihan Pascabencana

JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di wilayah Aceh.

Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pemulihan pascabencana di Aceh, terutama setelah tsunami besar pada 2004. Karena itu, Pemerintah Aceh menilai keterlibatan UNDP dan UNICEF penting untuk mempercepat proses pemulihan.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).

Muhammad MTA memastikan surat permintaan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada kedua lembaga PBB itu. Menurut dia, kebutuhan pemulihan pascabencana yang cukup besar menjadi alasan utama Pemerintah Aceh meminta dukungan internasional.

“Benar, sudah menyurati. Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah Aceh mencatat dampak banjir longsor meluas di 18 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar serta menimbulkan korban jiwa. Hingga pekan ketiga pascabencana, ratusan warga dilaporkan meninggal dunia dan sebagian lainnya masih dinyatakan hilang.