Cegah Kasus Perundungan, Sekolah Perlu Bentuk Satgas Khusus

JAKARTA, (ERAKINI) - Sekolah perlu membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus perundungan (bullying) yang dialami siswa di sekolah. Satgas tersebut bisa terdiri atas perwakilan guru, siswa, dan orang tua.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menanggapi kejadian seorang peserta didik berinisial R (13) yang melakukan pembakaran sekolah di Temanggung, Jawa Tengah, karena sakit hati akibat mengalami perundungan oleh teman sekolahnya.

"Jika sekolah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, maka perundungan dapat dicegah dengan pembentukan satuan tugas antikekerasan yang terdiri atas perwakilan guru, siswa, dan orang tua," kata Heru dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (2/7/2023).

Menurut Heru, penting untuk membuat sistem pengaduan yang dapat melindungi korban dan saksi, serta penanganan yang melibatkan psikolog, baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga lain, agar pelaku kekerasan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sayangnya, menurut Heru, pembentukan satgas dan sistem pengaduan yang diamanatkan oleh Permendikbud 82/2015 belum banyak diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Heru menegaskan, pihak sekolah dilarang keras untuk mengabaikan pelaporan perundungan yang dialami siswa. Karena dalam kasus R, ketika pihak sekolah dimintai keterangan oleh berbagai pihak, tampak bahwa sekolah tidak memahami kondisi psikologis korban.

"R mengaku pernah mengadu ke pihak sekolah atas pengeroyokan yang dialaminya, namun pihak sekolah hanya memanggil para pelaku pengeroyokan dan tidak memberikan sanksi apapun, sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dan terus melakukan perundungan," katanya.

Menurut Heru, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh FSGI sepanjang Januari-Juni 2023, terdapat 12 kasus perundungan di satuan pendidikan yang terjadi. Dari 12 kasus tersebut, delapan kasus sudah diproses secara hukum.

"Pelaku ada orang dewasa, juga sesama anak. Barangkali karena ada orang dewasa yang terlibat, banyak yang tidak berani melaporkan kasusnya, baik ke pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Heru, Sekjen FSGI ini mengecam segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, salah satunya dengan dalih mendisiplinkan. Heru juga menyampaikan bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik.