Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Desa Kohod Tangerang Tersangka Pagar Laut

Dokumen-dokumen palsu tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah melalui KJSB Raden Muhammad Lukman, yang akhirnya menghasilkan 260 SHM atas nama warga Desa Kohod.

“Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucapnya.

Dalam penyidikan kasus ini, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik yang terkait dengan penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

Penyidik juga telah menyita 263 warkat yang telah dikirimkan ke laboratorium forensik (labfor) untuk diperiksa keabsahannya. Selain itu, pada penggeledahan yang dilakukan di beberapa tempat pada Senin (10/2), polisi menyita barang bukti berupa satu unit printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta peralatan lain yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen girik dan surat-surat tanah terkait.

Pagar Laut Bekasi
Selain di Tengerang, Dittipidum Bareskrim Polri sudah memeriksa sejumlah pihak terkait kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pihak yang diperiksa adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN). Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 17 Februari 2025.

“Iya, kita undang untuk klarifikasi sebanyak 10 orang sebagai saksi, termasuk dari TRPN,” kata Djuhandani.

Sementara itu, kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengonfirmasi bahwa sejumlah kliennya telah diperiksa oleh penyidik. Menurutnya, Bareskrim tengah mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Nanti akan dicari tahu apakah ada unsur pidananya atau tidak. Itu yang sedang didalami oleh Bareskrim,” ujar Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa menyatakan bahwa PT TRPN siap menjalankan semua sanksi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akibat pemasangan pagar laut tersebut. Termasuk membayar sanksi denda yang telah ditetapkan.

“Sanksi denda ini juga sudah disiapkan dan pihak TRPN siap membayar. Pihak TRPN siap membayar denda yang akan diberikan oleh KKP. Itu kisarannya Rp3 miliar,” tutur Deolipa.