Heboh Pagar Laut Kantongi Sertifikat HGB, Biar Paham Baca Aturannya di Sini!

Lebih lanjut dijelaskan bahwa HGB di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan berakhir, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau Tanah Hak Pengelolaan.

HGB di atas Tanah Hak pengelolaan dapat diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan. Pemberian hak guna bangunan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.

Sesuai Pasal 43, pemegang hak guna bangunan dilarang:
a. Mengurangi atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air
b. Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup
c. Menelantarkan tanahnya
d. Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna bangunan terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Selanjutnya, menurut Pasal 44, pemegang HGB melekat hak untuk:
a. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya
b. Mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan HGB sepanjang untuk keperluan pribadi dan/atau mendukung usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak HGB akan hapus apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir, karena:

1. Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan
2. Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan
dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan
3. Cacat administrasi
4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengutip laman resmi Kementerian ATR/BPN,  persyaratan HGB untuk Badan Hukum, yaitu:
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Sertifikat Asli.
6. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya.
7. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Persyaratan izin HGB untuk individu:
1. Pemohon atau kuasanya harus mengisi lengkap dan menandatangani formulir permohonan dengan materai yang cukup.
2. Surat kuasa jika ada pihak lain yang mengajukan permohonan atas nama pemohon.
3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK), serta kuasa jika ada, dan petugas loket harus mencocokkan dokumen tersebut dengan dokumen aslinya.
4. Menyertakan bukti perolehan tanah atau alas hak harus dalam permohonan.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun berjalan dengan menyertakan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta bukti pembayaran uang pemasukan saat pendaftaran hak.
6. Melampirkan bukti Setoran Pajak Penghasilan (SSP/PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur izin GHB:
1.Petugas loket menerima dan memverifikasi berkas permohonan. Jika lengkap, data dimasukkan ke KKP dan dikeluarkan Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. STTB dan SPS diserahkan kepada pemohon untuk pembayaran PNBP ke bank.
3. Berkas permohonan didistribusikan ke unit kerja terkait.
4. Berkas diperiksa. Jika kurang lengkap, dikembalikan ke loket untuk pemenuhan. Jika lengkap, proses lanjutan untuk surat tugas turun lapangan.
5. Panitia melakukan pemeriksaan lapangan.
6.Menyusun risalah pemeriksaan lapangan.
7. Panitia pemeriksaan tanah akan menandatangani risalah.
8. Menyiapkan konsep produk layanan dan nota dinas.
9. Konsep produk dan nota dinas diverifikasi, disetujui, dan ditandatangani.
10. Mencatat Produk layanan.
11. Menyerahkan Produk Layanan kepada pemohon.