Daftar 15 Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK: Nomor 1 Punya Harta Rp9,3 Triliun

Sebelum menjabat anggota Wantimpres, Tahir memang dikenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Dia merupakan pendiri grup Mayapada dan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Di peringkat kedua pejabat terkaya ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan total kekayaan sebesar Rp7,9 triliun. Status LHKPN Sandiaga sudah berstatus terverifikasi lengkap. Artinya, angkanya sudah final.

Posisi ketiga pejabat terkaya di Indonesia adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan total kekayaan Rp2,6 triliun. Berikutnya Menteri BUMN Erick Thohir dengan kekayaan Rp2,3 triliun.

Sementara Menteri Pertahanan yang juga capres dengan perolehan suara terbanyak, Prabowo Subianto, berada di posisi kelima. Ia tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 2 triliun.

Berikut daftar 15 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan LHKPN 2023:

1. Anggota Wantimpres Tahir: Rp9,3 triliun (proses verifikasi).
2. Menparekraf Sandiaga Uno:Rp7,9 triliun (terverifikasi lengkap).
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono:Rp2,6 triliun (proses verifikasi).
4. Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2,3 triliun (proses verifikasi).
5. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto: Rp2 triliun (lengkap).
6. Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ukay Karyadi: Rp1,3 triliun (proses verifikasi).
7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1,1 triliun (lengkap).
8. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan: Rp1 triliun (proses verifikasi).
9. Mendikbudristek Nadiem Makarim: Rp906 miliar (proses verifikasi).
10. Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa: Rp860 miliar (proses sudah diperbaiki).
11. Ketua DPR RI Puan Maharani: Rp552 miliar (proses verifikasi).
12. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Elisati Halawa: Rp458 miliar (proses verifikasi).
13. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey: Rp441 miliar (proses verifikasi).
14. Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel: Rp438 miliar (proses verifikasi).
15. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin: Rp414 miliar (proses verifikasi).

Diketahui, penyampaian LHKPN 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024. Hingga batas waktu pelaporan, KPK telah menerima 392.772 LHKPN 2023 dari total 406.844 penyelenggara negara.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara negara atau wajib lapor yang telah memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN periodik 2023 secara tepat waktu dan lengkap,” ujar Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati, Kamis (4/4/2024).

Ipi meminta kepada pejabat negara yang belum melaporkan LHKPN, agar segera melaksanakan kewajibannya. Apalagi saat ini pengisian LHKPN sudah dipermudah dengan adanya e-LHKPN yang dapat diakses melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id. Ipi menyebut terdapat sebanyak 14.072 penyelenggara negara atau wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan LHKPN 2023.