Menteri HAM Natalius Pigai tidak sepakat dengan pendekatan hukum dalam menyelesaikan polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Foto: Dok Kementerian HAM
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak sepakat dengan pendekatan hukum dalam menyelesaikan polemik pernyataan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Diketahui, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang menimbulkan polemik. JK dituding telah melakukan penistaan agama.
Namun, pihak Jusuf Kalla menegaskan bahwa pernyataan JK bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian.
Menurut Pigai, pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama.
Penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka dapat mencegah eskalasi konflik sekaligus menjaga kohesi sosial di masyarakat.
Pigai menilai, Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan memiliki niat mendiskreditkan kelompok tertentu.