Menteri HAM Natalius Pigai Tolak Tegas JK Dipolisikan: Tidak Ada Manfaatnya!

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Diketahui, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang menimbulkan polemik. JK dituding telah melakukan penistaan agama.

Namun, pihak Jusuf Kalla menegaskan bahwa pernyataan JK bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian.

Menurut Pigai, pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama.

Penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka dapat mencegah eskalasi konflik sekaligus menjaga kohesi sosial di masyarakat.

Pigai menilai, Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan memiliki niat mendiskreditkan kelompok tertentu.

“Pak JK itu negarawan, mantan wapres, saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” tegasnya.

Pigai menegaskan bahwa jika terdapat pernyataan yang dipersoalkan, mekanisme dialog harus menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum.

“Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.

“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” katanya.

Bagi Pigai, menjaga kesejukan sosial menjadi kunci di tengah dinamika nasional, sehingga semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama.

“Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” ucapnya.