Rampung! Inilah Hasil Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 (1)

Ia menyoroti delapan rencana aksi komprehensif dalam Resolusi tersebut untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak yang saling terkait. 

Organisasi regional, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memupuk toleransi dan inklusivitas di era digital ini. 

Negara-negara harus memperbarui komitmen mereka untuk memupuk pemahaman, rasa hormat, dan hidup berdampingan secara harmonis di antara semua individu, terlepas dari keyakinan mereka.

5. Sesi I:  Penguatan Budaya Toleransi: Pengalaman Indonesia

Pada sesi ini menampilkan para pemimpin organisasi keagamaan dan kepercayaan di Indonesia dan melihat lebih dekat bagaimana Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya, telah mempromosikan toleransi dan pemahaman di antara masyarakatnya. 

Sesi ini diisi dari perwakilan organisasi keagamaan dan kepercayaan, di antaranya,

- Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Ahmad Suaedy,
- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dra. Yayah Khisbiyah, 
- Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC,  
- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacky Manuputty, 
- Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, 
- Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Prof. Dr. Philip K. Widjaja, 
- Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Xs. Ir. Budi S. Tanuwibowo, 
- Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) dan Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana. 

Pembicara dalam sesi ini menyampaikan bahwa perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis merupakan ajaran penting dalam agama dan kepercayaan mereka. 

Dalam upayanya tersebut, upaya mereka berpedoman pada budaya toleransi yang tertuang dalam Pancasila dan semboyan nasional “Bhinneka TunggalIka” atau persatuan dalam keberagaman. 

Beberapa upaya yang diutarakan dalam sesi ini adalah menjaga rasa hormat antar masyarakat melalui dialog dan kolaborasi, mendorong toleransi sejak dini, dan mengembangkan kebijakan untuk mencegah dan memitigasi kejadian intoleransi. 

Para pembicara juga mengidentifikasi tantangan-tantangan seperti populisme, konflik berbasis identitas, dan kasus-kasus intoleransi yang tidak disengaja. 

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara komunitas agama, serta pemerintah dan komunitas, sangat penting untuk menolak segregasi dan terus mendorong toleransi sebagai elemen penting untuk mendorong pembangunan kolektif dan kesejahteraan.

NB: Poin 6-10 ada di berita selanjutnya.