Menkomdigi Wakili Presiden Prabowo di Forum PBB, Serukan AI Ramah Anak Jadi Standar Dunia

Dalam kesempatan itu, Indonesia mengajukan pembentukan koalisi internasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam pengembangan maupun pemanfaatan teknologi AI. Pemerintah juga mendorong adanya sinkronisasi regulasi antarnegara dan penyusunan standar global yang mampu melindungi anak dari potensi eksploitasi algoritma tanpa menghambat laju inovasi digital.

Berbeda dengan sejumlah negara yang masih merumuskan kebijakan AI, Indonesia hadir dengan pengalaman konkret melalui penerapan PP TUNAS, regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital.

“Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional,” ujar Meutya dalam pidatonya dikutip dari laman resmi Komdigi, Kamis (9/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, memandang AI tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang. Maka dari itu, Indonesia menilai tata kelola AI global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara, mulai dari akses terhadap teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, hingga pembiayaan. “AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju,” tegas Menkomdigi.

Adapun di tingkat nasional, pemerintah tengah menyiapkan regulasi presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional sebagai arah strategis pengembangan AI di berbagai sektor. Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.

Di forum tersebut, Indonesia juga memperkenalkan PP TUNAS sebagai salah satu praktik baik dalam perlindungan anak di ruang digital. Regulasi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 itu mengatur peningkatan perlindungan anak melalui pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Dalam lima bulan implementasinya, kata dia, sekitar lima juta akun anak telah memperoleh perlindungan melalui kebijakan tersebut. Pengalaman itu menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan inovasi teknologi tanpa menghambat transformasi digital.

Indonesia juga menegaskan, tata kelola AI global sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip interoperabilitas, bukan keseragaman aturan. Dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap negara, diperlukan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap memiliki standar perlindungan yang kuat.

Oleh karena itu, lanjut Menkomdigi, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional melalui peningkatan kapasitas, kemitraan teknologi, akses terhadap komputasi awan, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, serta mekanisme pembiayaan yang dapat memperluas pemerataan manfaat AI bagi seluruh negara.