Komnas Haji Apresiasi Presiden Prabowo atas Perhatian dan Terobosan Tata Kelola Haji

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/1447 H berhasil ditekan rata-rata sebesar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

“Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebani biaya tambahan kepada jemaah,” ujar Mustolih dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, waktu antrean jemaah haji yang sebelumnya lebih panjang kini dipangkas menjadi sekitar 26 tahun dan ditargetkan akan terus diperpendek.

Dalam aspek infrastruktur, pemerintah juga mendorong pembangunan terminal khusus haji di Arab Saudi. Menurut Mustolih, Presiden tidak hanya sebatas merencanakan, tetapi telah mengomunikasikan langsung gagasan tersebut dengan pihak Saudi.

Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah yang berjarak sekitar 90 kilometer dari Makkah, serta Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah yang berjarak sekitar 450 kilometer dari Makkah.

“Dengan adanya terminal khusus, mobilitas jemaah yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang akan jauh lebih cepat dan efisien,” katanya.

Di sektor transportasi udara, Presiden juga menginstruksikan Garuda Indonesia dan Danantara untuk menjajaki kerja sama atau joint venture dengan Saudi Arabian Airlines.

Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi inefisiensi penerbangan haji. Selama ini, pesawat yang mengangkut jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi kerap kembali tanpa penumpang, begitu pula sebaliknya saat fase pemulangan.

“Meski kosong, biaya operasional tetap sama. Ini tentu tidak ekonomis. Karena itu, kerja sama antar-maskapai menjadi solusi strategis untuk menekan biaya,” ujar Mustolih.

Ia menjelaskan, komponen penerbangan merupakan penyumbang terbesar dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oleh sebab itu, kebijakan Presiden dinilai tepat dalam memecahkan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Komnas Haji juga menilai komitmen Presiden dalam pembenahan tata kelola haji telah terlihat melalui berbagai kebijakan sebelumnya. 

Di antaranya pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipisahkan dari Kementerian Agama, serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang saat ini tengah berjalan.

Menurut Mustolih, berbagai kebijakan tersebut akan menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem haji yang lebih baik di masa mendatang.