Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang diteror usai kritik tajam ke Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Instagram/tyoardianto_).
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik setelah menerima serangkaian ancaman usai menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pihak kampus pun menyatakan memberikan pemantauan dan perlindungan kepada Tiyo menyusul teror yang datang dari pihak tak dikenal.
Simak rangkuman di bawah ini profil lengkap Ketua BEM UGM Yogyakarta, Tiyo Ardianto!
ProfilTiyo Ardianto Tiyo Ardianto dikenal sebagai aktivis mahasiswa asal Kudus, Jawa Tengah, yang kini menempuh studi di Fakultas Filsafat angkatan 2021 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Lahir dan besar di Kota Kretek, perjalanan akademiknya terbilang tidak biasa dibanding mayoritas mahasiswa pada umumnya.
Tiyo tidak berasal dari sekolah menengah negeri maupun swasta arus utama. Ia merupakan lulusan Omah Dongeng Marwah (ODM), sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berlokasi di Bae, Kudus, Jawa Tengah yang didirikan oleh Hasan Aoni.
Lembaga yang berdiri sejak 2014 itu berfokus pada pendidikan kesetaraan sekaligus pengembangan minat dan kreativitas anak. ODM mengusung metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti mendongeng, berkebun, outing class, hingga edukasi lingkungan melalui praktik hidroponik.
Berstatus sebagai PKBM dengan akreditasi B, Omah Dongeng Marwah beralamat di Jalan Ngasinan No. 9, Purworejo, Bae, Kudus. Lembaga ini dikenal sebagai ruang belajar alternatif yang mendorong eksplorasi gagasan serta kedekatan dengan alam. Lingkungan pendidikan yang kreatif dan nonkonvensional inilah yang turut membentuk karakter Tiyo menjadi pribadi yang terbuka, reflektif, dan berani menyampaikan pendapat.
Pendiri Omah Dongeng Marwah, Hasan Aoni, menilai, sebagian orang mungkin tersinggung ketika Tiyo melontarkan kritik keras kepada presiden. Namun, menurut Hasan, kritik tidak identik dengan kebencian. Kritik adalah bentuk cinta yang menolak diam ketika melihat kebijakan yang dinilai keliru. Dalam negara demokrasi, suara berbeda bukan ancaman, melainkan penyeimbang.
Menurut Hasan Aoni, Tiyo menjadi simbol generasi muda yang berani menyuarakan kegelisahan sosial dengan cara yang mungkin tidak selalu nyaman di telinga penguasa. "Ia belum lulus, tetapi rekam jejak akademiknya cemerlang. Ia datang dari jalur Paket C, menembus seleksi masuk Universitas Gadjah Mada, lalu berdiri sejajar secara moral dengan presiden melalui jabatan kemahasiswaannya," kata Hasan Aoni saat dihubungi, Erakini, Selasa (17/2/2026).
Bagi Hasan, persoalannya bukan pada siapa yang benar sepenuhnya, melainkan pada keberanian untuk berdialog. "Jika anggaran makan gratis dianggap solusi, silakan diuji dengan data. Jika beasiswa dianggap prioritas, silakan dibuka ruang diskusi. Yang tidak boleh adalah membungkam suara kritis hanya karena ia terdengar keras," ujarnya.
"Semoga akan lahir anak-anak muda lain di Indonesia. Selalu kritis pada keadaan, terserah mau lewat puisi atau prosa, yang penting tetap mencintai Indonesia," pungkas Hasan Aoni.
Selama memimpin BEM UGM, Tiyo dikenal sebagai figur independen yang aktif terlibat dalam berbagai gerakan mahasiswa. Rekan-rekannya melihatnya sebagai sosok yang konsisten menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Karakter kritisnya terhadap kekuasaan menjadi salah satu faktor yang mengantarkannya terpilih sebagai Ketua BEM UGM. Ia kerap menyuarakan pandangan tajam terkait isu sosial, pendidikan, hingga arah kebijakan negara.
Teror bermula beberapa hari setelah BEM UGM melayangkan kritik terhadap pemerintah. Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor asing berkode Inggris. Selain itu, pengirim pesan juga menuduhnya sebagai ‘agen asing’ dan mencari sensasi.
Tidak berhenti di situ, sehari setelah ancaman tersebut muncul, Tiyo mengaku diikuti dua orang tak dikenal saat berada di sebuah kedai. Ia menyebut kedua orang tersebut sempat memotret dirinya sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Upaya penelusuran nomor pengirim ancaman melalui aplikasi Getcontact tidak membuahkan hasil karena identitas pemilik nomor tidak tercantum.
Aksi kritik BEM UGM terhadap Presiden Prabowo dilakukan melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada UNICEF pada 6 Februari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah senilai kurang dari Rp10 ribu.
Dalam surat berbahasa Inggris itu, Tiyo menilai peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses pendidikan. Ia juga menyebut berbagai capaian statistik pemerintah tidak sejalan dengan realitas sosial di lapangan.
BEM UGM turut menyoroti prioritas anggaran pemerintah. Mereka mempertanyakan alokasi dana besar untuk program dan proyek tertentu, sementara masih ada anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. Program makan bergizi gratis yang menyerap anggaran besar juga dikritik karena dinilai belum menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.
Di bagian akhir surat, BEM UGM menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan nasional dan meminta UNICEF membantu menyuarakan kondisi yang dinilai memprihatinkan. Kepada UNICEF, “help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as president,” tulis Tiyo.
UGM menegaskan berdiri untuk melindungi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab di lingkungan akademik. Pihak kampus memastikan langkah pengamanan dilakukan demi keselamatan Tiyo tanpa mengurangi haknya sebagai mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa pimpinan universitas telah berkomunikasi langsung dengan Tiyo terkait intimidasi tersebut. Kampus kemudian menugaskan Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) untuk melakukan pengawasan serta langkah perlindungan yang diperlukan.
Menurut Andi, UGM memiliki kewajiban konstitusional dan institusional untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari segala bentuk ancaman, terlepas dari siapa pun pelakunya. Kasus ini kembali memunculkan perbincangan luas mengenai ruang kebebasan berpendapat, keamanan aktivis mahasiswa, serta relasi antara kampus dan kekuasaan di tengah dinamika politik nasional.