JAKARTA, (ERAKINI) - Praktisi hukum Melissa Anggraini menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam menaikkan status perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 dari tahap penyelidikan ke penyidikan yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Melissa menilai penerbitan sprindik umum dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan langkah yang tidak lazim.
“Seolah-olah KPK belum yakin dengan bukti yang sudah dimiliki,” ujar Melissa melalui pernyataan video yang diunggah di media sosial, Selasa (12/8/2025).
Melissa menjelaskan, sprindik umum memungkinkan penyidikan dilakukan tanpa penetapan tersangka terlebih dahulu. Akibatnya, peran pihak yang terlibat, identitas tersangka, hingga nilai pasti kerugian negara belum terungkap.
KPK sebelumnya menyebut pasal yang digunakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terkait kerugian negara. Namun, Melissa menilai langkah tersebut berpotensi prematur karena perhitungan resmi kerugian negara oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum rampung.
“Unsur kerugian negara harus nyata dan pasti, bukan sekadar potensi atau perkiraan,” katanya, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan prinsip tersebut. Ia menilai penyebutan kerugian negara yang belum final bisa bertentangan dengan asas praduga tak bersalah serta memicu “trial by the press”.
Melissa juga menyoroti penafsiran KPK terkait 8.400 kuota haji khusus yang dianggap ilegal karena melebihi batas 8 persen sebagaimana diatur Pasal 64 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menurutnya, KPK tidak memperhitungkan Pasal 9 UU yang memberi ruang diskresi kepada Menteri Agama untuk kebijakan demi kepentingan umum dan keselamatan jemaah.
“Diskresi dimungkinkan dan dibenarkan sepanjang dibuat oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini, kebijakan itu diambil untuk memastikan pelaksanaan haji tetap aman,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan tafsir terkait pembagian kuota haji tambahan seharusnya dilihat sebagai ranah kebijakan publik, bukan tindak pidana korupsi.
“Hukum bukanlah alat kriminalisasi kebijakan. Tanpa bukti adanya aliran dana dari penerima manfaat ke pembuat kebijakan, tuduhan korupsi bisa menciptakan preseden buruk,” ujarnya.
Melissa khawatir pendekatan ini membuat pengambil kebijakan di masa depan ragu untuk mengambil langkah strategis yang sebenarnya bermanfaat bagi negara.
Sebelumnya, KPK mencegah Gus Yaqut bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara ini. Pencegahan berlaku sejak Senin (11/8/2025).
Selain Gus Yaqut, dua orang berinisial IAA dan FHM juga dilarang bepergian ke luar negeri.
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).