Sejarah Monorel Jakarta yang Akhirnya Tamat: Diresmikan Megawati, Dirobohkan Pramono Anung

Pramono menyebut pembongkaran tiang monorel itu direncanakan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Pembongkaran dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, PT Adhi Karya tidak memberikan tanggapan atas surat yang telah dilayangkan pemerintah daerah.

“Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat. Karena tidak ada jawaban, kami akan melakukan sendiri. Penempatan hasil bongkaran menjadi kewenangan Jakarta sepenuhnya,” ujar Pramono, Selasa (6/1/2026).

Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI telah menyurati Adhi Karya sejak November lalu dan memberi waktu satu bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. “Sesuai surat dari Kajati Jakarta, kami meminta mereka membongkar dan memberi waktu satu bulan sejak surat diterima,” tegas Pramono.

Di sepanjang Jalan HR Rasuna Said terdapat 98 tiang monorel yang akan dibongkar. Keberadaan puluhan tiang monorel ini sudah lama menjadi persoalan.

Proyek monorel Jakarta sejatinya diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14 Juni 2004 di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Sesuai rencana, proyek Monorel Jakarta dibagi dua jalur, yakni Jalur Hijau dan Jalur Biru, dengan target kapasitas angkut 274.000 orang per hari.

Untuk Jalur Hijau sepanjang 14,2 kilometer (km), rutenya dirancang melintasi Hotel Gran Melia, Satria Mandala, Kusuma Chandra, Polda Metro Jaya, BEJ, Gelora Bung Karno, Plaza Senayan, JHCC, Gedung MPR/DPR, Taman Ria Senayan, Pejompongan, Karet, Sudirman, Setiabudi Utara, Kuningan, Taman Rasuna, dan kembali ke Stasiun Casablanca.

Sementara Jalur Biru sepanjang 12,2 km dimulai dari Kampung Melayu, melewati kawasan Tebet, Menteng Dalam, Stasiun Casablanca, Ambasador, Stasiun Dharmala Sakti, Menara Batavia, Karet, Slipi, Cideng, dan berakhir di Roxy.

Namun, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan. Proyek menghadapi berbagai hambatan serius, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga belum jelasnya skema pendanaan.

Ide Awal Pembangunan
Awalnya, proyek ini dianggap sebagai solusi jitu mengatasi kemacetan Jakarta. Dirangkum Erakini, Rabu (7/1/2026), pada tahun 2003 PT Indonesia Transit Central (ITC)—konsorsium yang dibentuk oleh Adhi Karya, Global Profex Sinergy, dan Radiant Utama—memprakarsai pembangunan Jakarta Monorail. Dalam pelaksanaannya, PT ITC menggandeng MTrans Holding asal Malaysia sebagai mitra.

Konstruksi proyek dimulai pada 2004 dengan pembangunan tiang-tiang pancang. Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, meresmikan pemasangan tiang pertama pada 14 Juni 2004. Namun, pada 30 Juni 2004, pengelolaan proyek dialihkan kepada konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura.

Pada 2005, Omnico Singapura gagal memenuhi tenggat setoran modal sehingga skema pembiayaan proyek monorel menjadi bermasalah. Pada Juli 2005, proyek kembali berganti pengelola melalui nota kesepahaman baru dengan konsorsium PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia. Pergantian ini mendapat penolakan dari pihak Omnico, dan target penyelesaian pembangunan pada 2007 dinilai semakin sulit tercapai.

Meski demikian, pada Oktober 2005 konstruksi tetap berjalan dengan asumsi bahwa fondasi dasar berupa pile dan tiang yang telah dibangun dapat dimanfaatkan oleh konsorsium serta teknologi yang memenangi tender berikutnya.

Di tengah persoalan pembiayaan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, tetap bersikeras melanjutkan proyek setelah adanya tawaran pendanaan dari Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab. Namun, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia. Permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati, sehingga pembangunan monorel kembali tertunda.

Pada 2010, di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Pemprov DKI Jakarta berupaya mengambil alih proyek monorel. PT Jakarta Monorail meminta kompensasi penggantian nilai investasi sebesar Rp600 miliar. Namun, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai ganti rugi yang layak dibayarkan maksimal Rp204 miliar.

Dalam keputusan tersebut, PT Jakarta Monorail diberi pilihan untuk melanjutkan proyek, menyerahkannya kepada Pemprov DKI Jakarta, atau menjualnya kepada pihak swasta lain untuk diteruskan.

Pada 2011, Gubernur Fauzi Bowo secara resmi menghentikan proyek pembangunan Jakarta Monorail dan menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi kepada PT Jakarta Monorail.

Coba Dihidupkan Jokowi
Secercah harapan kembali hidup ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mencoba menghidupkan kembali proyek ini pada 2013. PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail ditunjuk berduet untuk menuntaskan proyek mangkrak ini.

Jokowi lalu menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/2013 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perencanaan Proyek Monorail, untuk menindaklanjuti hasil rapat pada 28 Desember 2012.

Pada 2014, dilakukan perjanjian baru pembangunan proyek monorel untuk melihat keseriusan Jakarta Monorail dalam proyek ini. Dalam perjanjian baru tersebut, Jakarta Monorail ditargetkan menyelesaikan proyek monorel dalam kurun tiga tahun untuk satu jalur, serta lima tahun untuk membangun dua jalur lintasan. 

Jika tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, semua infrastruktur yang telah dibangun, 100 persen akan menjadi milik Pemprov DKI tanpa harus membayar sepeser pun kepada pihak Jakarta Monorail.

Pemprov DKI juga meminta Jakarta Monorail memberikan jaminan bank sebesar 5 persen. Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, disebutkan pembangunan monorel sepanjang 14,7 km dengan 15 stasiun memiliki potensi investasi hingga Rp9,1 triliun.

Pada 16 Oktober 2013, Gubernur Jokowi melakukan peletakan batu pertama di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan. Tiang-tiang dipasang berjarak 24 meter dengan melibatkan China Communications Construction Company Ltd sebagai mitra pembangunan.

Namun, lagi-lagi proyek ini tersandung masalah. PT Adhi Karya mempertanyakan pembayaran atas pembangunan 200-an tiang senilai Rp193 miliar yang belum dilakukan oleh PT Jakarta Monorail.

Sebaliknya, pihak PT Jakarta Monorail menyatakan tidak memiliki kewajiban membayar, karena 200-an tiang tersebut diklaim sebagai milik PT Adhi Karya. Alhasil, proyek monorel kembali gagal dan ratusan tiang-tiang terbengkalai. Hingga Jokowi melepas statusnya sebagai gubernur setelah terpilih menjadi presiden, proyek ini tak kunjung berjalan.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang naik menggantikan Jokowi sebagai gubernur pada 2015 akhirnya memutus kerja sama antara Pemprov DKI dengan Jakarta Monorail. Ahok menyebut proyek dihentikan secara permanen atas rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Sejak itu, proyek Monorel Jakarta menyisakan masalah tiang-tiang mangkrak. Keberadaan tiang-tiang monorel dinilai merusak estetika kota, mempersempit ruas jalan, dan dapat membahayakan pengguna jalan. Pembongkaran tiang-tiang monorel itu tidak bisa begitu saja dilakukan oleh Pemprov DKI karena statusnya masih milik Adhi Karya.