Persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) periode 2021-2024, Saiful Mujab, mengungkap adanya perdebatan terkait kuota haji tambahan 20.000 jemaah pada 2024. Hal itu disampaikan Saiful saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
Adapun terdakwa dalam sidang tersebut yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba sebagai terdakwa.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK awalnya meminta Saiful menjelaskan pengetahuannya mengenai pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk jemaah haji khusus.
Saiful kemudian menjelaskan bahwa kuota haji Indonesia yang bersifat tetap berjumlah 221.000 jemaah. Sementara itu, kuota tambahan merupakan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi di luar kuota tetap dan jumlahnya tidak selalu sama setiap tahun.
"Kuota tambahan itu adalah kuota yang diberikan oleh Arab Saudi di luar kuota tetap. Jadi kuota tetap kalau Indonesia 221.000. Itu kuota tetap yang diberikan oleh Arab Saudi tiap tahun, tidak berubah sampai saat ini," kata Saiful di persidangan.
Menurut dia, kuota tambahan pada 2024 menjadi yang terbesar karena mencapai 20.000 jemaah. Sebagai perbandingan, pada 2023 Indonesia hanya memperoleh tambahan sekitar 8.000 kuota.
"Terkait dengan kuota tambahan di tahun 2024, ini kuota tambahan yang paling besar diberikan oleh Arab Saudi, yaitu 20.000," ujarnya.
Saiful mengatakan, pada awalnya Pemerintah Arab Saudi belum menentukan pembagian kuota tambahan tersebut untuk jemaah haji reguler dan khusus. Pembahasan mengenai kuota tambahan itu kemudian dilakukan antara Kemenag dan DPR pada November 2023.
Menurut Saiful, pembahasan berlangsung cukup alot karena Kemenag mempertahankan kuota tetap 221.000 jemaah, sedangkan DPR meminta tambahan 20.000 kuota tersebut tetap dimasukkan.
"Di situ terjadi pembahasan agak panas. Karena Kementerian Agama mempertahankan kuota yang 221.000. Tapi DPR memaksa harus ada tambahan 20.000, walaupun e-Hajj-nya belum ada," kata Saiful yang kini menjabat Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah ini.
Saiful menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi harus mengikuti sejumlah ketentuan yang ditetapkan pemerintah setempat. Salah satunya sistem e-Hajj dan Taklimatul Hajj.
Menurut dia, e-Hajj merupakan sistem yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi, sementara TaklimatulHajj menjadi salah satu regulasi yang harus dipatuhi.
"Di Arab Saudi itu ada dua regulasi yang tidak bisa ditolak, yaitu e-Hajj dan TaklimatulHajj. TaklimatulHajj itu yang menjadi regulasi hukum di Arab Saudi," tuturnya.
Meski sistem e-Hajj untuk kuota tambahan tersebut belum tersedia pada saat pembahasan, Saiful mengatakan DPR akhirnya meminta agar tambahan 20.000 kuota tetap dimasukkan.
"November itu akhirnya DPR memaksa memutuskan untuk memasukkan yang 20.000," ujar Saiful.
PemerintahCekKetersediaanTendadiMina
Setelah keputusan mengenai tambahan kuota tersebut, para pejabat Kemenag, termasuk Menteri Agama yang saat itu dijabat Gus Yaqut dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Desember 2023. Kunjungan tersebut, kata Saiful, antara lain untuk memastikan lokasi yang dapat digunakan bagi tambahan 20.000 jemaah.
Sebab, penyelenggaraan haji 2024 di Mina sudah menerapkan sistem zonasi. Kawasan Mina dibagi menjadi lima zona, yakni Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 yang dikenal sebagai Mina Jadid.
"Desember, para pimpinan kita, termasuk Pak Menteri, Pak Dirjen, itu ke Arab Saudi memastikan yang 20.000 itu mau ditaruh di mana. Karena Mina tahun 2024 itu sudah menggunakan sistem zonasi yang pertama," jelasnya.
Saiful mengatakan, jemaah haji reguler Indonesia saat itu ditempatkan di Zona 3 dan Zona 4. Berdasarkan hasil mitigasi, kapasitas kedua zona tersebut tidak memungkinkan untuk menampung tambahan 20.000 jemaah.
"Kita itu menempatkan di zona untuk reguler itu Zona 3 dan Zona 4. Zona 3, Zona 4 tidak mungkin kalau ada tambahan 20.000 itu akan cukup," katanya.
TakAdaTambahanAreadiMina
Menurut Saiful, persoalan kapasitas bukan hanya berkaitan dengan jumlah jemaah, tetapi juga keterbatasan area tenda di Mina. Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan tambahan area untuk menampung jemaah Indonesia.
"Karena tidak ada tambahan area lagi. Arab ngasih tetap seluas itu," ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Kemenag harus melakukan mitigasi untuk mencari skema penempatan tambahan 20.000 jemaah. Saiful mengatakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas penampungan jemaah di dalam negeri, termasuk 13 embarkasi dan 13 asrama haji yang memiliki kapasitas berbeda-beda.
"Di dalam negeri kita punya embarkasi 13, punya asrama haji 13. Dan itu juga variatif di masing-masing embarkasi kemampuan tampungan jemaah," kata dia.
Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, Saiful menyebut Zona 1 dan Zona 2 di Mina menjadi lokasi yang memungkinkan untuk menampung jemaah tambahan. Kedua zona itu merupakan lokasi bagi jemaah haji khusus.
"Yang memungkinkan itu adalah di Zona 1 dan 2, yaitu haji khusus," ujarnya.
Saiful melanjutkan, setelah para pimpinan Kemenag kembali dari Arab Saudi, dilakukan sejumlah rapat untuk memitigasi pembagian kuota tambahan tersebut. Pembahasan itu, kata dia, mencakup kemungkinan pembagian kuota antara jemaah haji reguler dan haji khusus, dengan mempertimbangkan kapasitas di Arab Saudi maupun di dalam negeri.
"Setelah para pimpinan pulang dari Arab, ada rapat-rapat kecil memitigasi terkait apakah akan sesuai diserahkan reguler 92 persen atau 8,5 persen," kata Saiful.
Sebagai Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Saiful mengaku memiliki tugas untuk menghitung kemampuan penampungan jemaah apabila seluruh kuota tambahan diberikan kepada jemaah haji reguler.
"Saya sebagai Direktur Dalam Negeri, saya memitigasi kemampuan dalam negeri bila kuotanya itu full di dalam negeri di reguler dan bila tidak full. Nah, itu kita mitigasi," tutur Saiful.