Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2024 Romahurmuziy (Foto: dok DPP PPP)
JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 yang dipimpin Muhammad Mardiono. SK pengesahan tersebut ditandatangani langsung oleh Menkum Supratman Andi Agtas pada 30 September 2025.
“Terkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak . Setelah mereka akses sistem administrasi badan hukum, kami lakukan penelitian. Berdasarkan AD/ART hasil IX yang tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan pengesahan kepengurusan Bapak ,” kata Supratman di Gedung DPR RI, Kamis (2/10/2025).
Keputusan ini menegaskan legalitas kepemimpinan Mardiono di tengah dinamika politik internal PPP pasca-Muktamar ke-10 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, 27-29 September 2025. Forum tertinggi partai itu sempat memunculkan dua kubu yang sama-sama mengklaim sah sebagai ketua umum, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.
Namun, pengesahan pemerintah tersebut ditolak kubu Agus. Ketua Majelis Pertimbangan PPP versi Agus, M Romahurmuziy alias Rommy, menilai SK itu cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 (Permenkumham 34/2017).
“SK tersebut cacat hukum karena tanpa melalui delapan poin yang disyaratkan Permenkumham 34/2017,” tegas Rommy, Kamis (2/10/2025).
Rommy menyoroti khusus poin keenam aturan itu, yakni kewajiban adanya Surat Keterangan Tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai. Menurut dia, surat tersebut tidak pernah diterbitkan Mahkamah Partai PPP yang dipimpin Irfan Pulungan.
“Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai bahwa mereka tidak pernah menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono. Jika tidak ada surat itu, maka SK tersebut batal demi hukum,” lanjut mantan Ketua Umum PPP itu.
Profil Singkat Romahurmuziy Romahurmuziy merupakan Ketua Umum PPP periode 2016-2019. Ia juga pernah menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP ketika Mardiono masih berstatus pelaksana tugas ketua umum. Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini merupakan cucu Menteri Agama ke-7, KH Muhammad Wahib Wahab, sekaligus putra dari KH Prof Dr M Tolchah Mansoer, SH, pendiri Ikatan Pelajar NU (IPNU).
Di PPP, Rommy dikenal vokal dan memiliki pengikut setia. Namanya juga kerap dikaitkan dengan arah strategi partai, terutama menjelang pemilu. Namun, setelah kalah dalam Muktamar ke-10, masa depan karier politiknya kini dipertanyakan.
Dalam situs pribadinya, Rommy menuliskan bahwa dirinya pernah menjadi ketua umum partai parlemen termuda. Pada usia 45 tahun, ia juga memiliki ketertarikan di bidang musik. Sejak SMA, ia membentuk grup band bernama Bhinneka Svara IX bersama rekan-rekannya.
Kronologi KisruhMuktamarPPP ke-10 di Jakarta
Sejak hari pertama, MuktamarPPP ke-10 diwarnai ketegangan. Pidato pembukaan Mardiono memicu perbedaan sikap peserta. Sebagian mendukung dengan teriakan “lanjutkan”, sementara lainnya mendesak agar dipilih ketua umum baru.
Ketegangan memuncak ketika Mardiono meninggalkan ruang sidang. Kericuhan pun terjadi, mulai dari adu mulut, saling dorong, hingga pelemparan kursi. Aparat keamanan akhirnya turun tangan untuk meredam situasi.
Di tengah suasana panas, Mardiono mempercepat jalannya sidang dengan menetapkan dirinya sebagai ketua umum melalui aklamasi yang dipimpin Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara. “Sebanyak 80 persen pemilik suara menyetujui percepatan ini,” klaim Mardiono.
Namun, kubu Agus Suparmanto menolak hasil tersebut. Mereka menggelar sidang tandingan, menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono, sekaligus menetapkan Agus sebagai ketua umum periode 2025-2030 secara aklamasi.
Kini, dengan pengesahan pemerintah kepada Mardiono, posisi Romahurmuziy yang berada di barisan kubu Agus semakin terdesak. Pertanyaan besar yang muncul: masihkah Gus Rommy memiliki ruang untuk kembali mengukir pengaruh di PPP?
