Kemenkum Resmi Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

Ketegangan memuncak saat Mardiono meninggalkan ruang sidang. Kericuhan tak terhindarkan, mulai dari adu mulut, saling dorong, hingga pelemparan kursi. Aparat keamanan akhirnya turun tangan untuk meredakan situasi.

Di tengah kekisruhan, Mardiono mempercepat jalannya sidang dengan menetapkan dirinya sebagai ketua umum melalui aklamasi yang dipimpin Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara. 

“Sebanyak 80 persen pemilik suara menyetujui percepatan ini,” klaim Mardiono.

Namun, langkah tersebut ditolak kubu Agus Suparmanto. Mereka menggelar sidang tandingan, menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono, sekaligus menetapkan Agus sebagai ketua umum periode 2025-2030 secara aklamasi.

Saling Klaim Legalitas

Dua klaim kepemimpinan itu pun memicu perdebatan soal legalitas. Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Andi Surya Wijaya, menegaskan bahwa hanya Mardiono yang memenuhi syarat. 

“Klaim kubu Agus itu ilegal,” ucapnya.

Di sisi lain, kubu Agus menilai keputusan Mardiono cacat prosedur. Sekretaris Steering Committee, Rusman Yakob, menuding jalannya sidang yang dipimpin Amir Uskara tidak netral. 

“Karena itu muktamirin menunjuk SC melanjutkan sidang hingga paripurna. Aklamasi Agus sah secara konstitusional,” kata Rusman.

Dengan adanya SK pengesahan Kemenkumham, posisi Mardiono kini mendapatkan legitimasi hukum. Namun, dinamika politik di tubuh PPP diperkirakan belum akan mereda, mengingat kubu Agus tetap menegaskan klaimnya sebagai kepengurusan yang sah.