JAKARTA, (ERAKINI) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos). Sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos tercatat melakukan aktivitas judi online sepanjang tahun 2024.
Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, menjelaskan total transaksi judi online dari ratusan ribu NIK tersebut mencapai Rp957 miliar, dengan jumlah transaksi mencapai lebih dari 7,5 juta kali.
"Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi," ujar Natsir dilansir dari Antara, Kamis (10/7/2025).
Temuan ini diperoleh setelah PPATK mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Dari hasil analisis itu, ditemukan sebanyak 571.410 NIK yang tumpang tindih antara penerima bansos dan pemain judi online.
Menanggapi temuan ini, Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya akurasi data demi memastikan bantuan hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujar Saifullah.
Menurutnya, hasil analisis PPATK sangat penting karena banyak rekening penerima bansos yang terindikasi tidak aktif alias dormant, atau hanya digunakan saat menerima transfer bantuan.
Saifullah melaporkan bahwa hingga 1 Juli 2025, total bansos yang telah tersalurkan mencapai lebih dari Rp20 triliun kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima oleh lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai Rp5,8 triliun.
Sementara itu, bantuan sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM atau 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.
Untuk penebalan bansos, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta KPM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 juta KPM telah menerima bantuan dengan total nilai Rp6,19 triliun.