Gerak Indonesia Desak KPK Periksa Nusron Wahid dan Usut Tuntas Aliran Dana Rp106 Miliar

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Riswan mengatakan, pemeriksaan Nusron Wahid diperlukan untuk memastikan seluruh fakta dan hubungan para pihak dalam perkara tersebut dapat diuji secara objektif.

“Memanggil dan memeriksa bukan berarti menghakimi. KPK harus bekerja berdasarkan bukti. Jika tidak terlibat, jelaskan. Jika ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Riswa berharap kasus tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan uang. Menurut dia, KPK perlu membongkar secara menyeluruh asal-usul, peruntukan, pihak pemberi, penerima, hingga seluruh aliran dana tersebut.

“Angka Rp106,3 miliar bukan angka kecil. KPK harus bongkar dari mana uang itu berasal, untuk siapa, siapa yang menerima, dan ke mana alirannya,” kata Riswan dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026). 

Bahkan, bila diperlukan, Riswan meminta KPK menelusuri informasi mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Riswan mengatakan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

“Kalau memang tidak ada aliran dana, buka dan jelaskan secara terang. Kalau ada, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada ruang gelap dalam perkara ini,” tuturnya. 

Berikut tuntutan Gerak-Indonesia dalam aksi tersebut:

1. Mengusut tuntas perkara dugaan korupsi di ATR/BPN
2. Menelusuri sumber dan peruntukan uang Rp106,3 miliar
3. Membongkar seluruh aliran dana, termasuk dugaan keterkaitan dengan Muktamar NU.
4. Segera memanggil dan memeriksa Nusron Wahid.
5. Memeriksa seluruh pihak yang mengetahui atau terkait dengan aliran dana.
6. Menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
7. Menindak tegas setiap pihak yang terbukti berdasarkan alat bukti.