Kemenhaj Raih Rekor Indeks Kepuasan Jemaah, Komnas Haji Apresiasi dan Ingatkan Sejumlah PR yang Harus Dituntaskan

Berdasarkan rilis BPS pada 26 Juni 2026, Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) mencapai 83,28 poin. Angka tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 poin dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85 poin. Survei tersebut melibatkan 14.800 responden jemaah haji Indonesia.

Menurut Mustolih, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi Kemenhaj yang baru pertama kali menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji secara penuh setelah kementerian tersebut dibentuk.

“Capaian ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran Kemenhaj dalam melakukan transformasi tata kelola yang lebih terkoordinasi, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Dia menilai hasil survei tersebut membuktikan bahwa Kemenhaj mampu memberikan layanan optimal meski menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, hingga anggaran.

Mustolih mengungkapkan, sejumlah indikator layanan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Layanan transportasi, misalnya, naik 4,03 poin menjadi 83,13 poin, sedangkan layanan konsumsi meningkat 4,85 poin menjadi 81,16 poin.

Meski begitu, Komnas Haji melihat masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius untuk penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah layanan di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Berdasarkan hasil survei dan laporan jemaah, masih ditemukan persoalan antrean toilet, gangguan pendingin udara (AC), keterlambatan distribusi konsumsi, hingga tenda yang melebihi kapasitas.

Menurut Mustolih, persoalan tersebut dipengaruhi keterbatasan lahan di Mina yang menyebabkan kepadatan jemaah, terutama pada zona D.

“Ke depan perlu dipikirkan opsi pemindahan sebagian jemaah ke zona C, meskipun tentu ada konsekuensi terhadap biaya. Selama belum ada perombakan kawasan Mina oleh otoritas Arab Saudi, persoalan kepadatan akan tetap menjadi tantangan,” ujarnya.

Selain itu, Komnas Haji juga menyoroti ketepatan waktu penerbangan, khususnya pada fase pemulangan jemaah ke Tanah Air. Beberapa penerbangan dilaporkan mengalami keterlambatan hingga lebih dari enam jam.

Padahal, pada fase keberangkatan, operasional penerbangan dinilai relatif lancar tanpa kendala berarti.

“Jemaah yang sudah lelah setelah menjalankan ibadah haji harus menunggu lebih lama akibat keterlambatan penerbangan,” tuturnya 

Lalu masalah akomodasi, juga tak luput dari perhatian. Komnas Haji menerima banyak laporan dari jemaah yang ditempatkan di sektor 10 kawasan Aziziyah, terutama di Hotel Al-Hidayah.

Hotel tersebut dinilai kurang ideal karena merupakan bangunan lama dan berjarak sekitar 13 kilometer dari Masjidil Haram. Kondisi itu membuat waktu tempuh jemaah menuju tempat ibadah menjadi lebih lama dibandingkan lokasi akomodasi lainnya.

“Untuk tahun depan perlu dipertimbangkan alternatif hotel yang lebih baik dan lebih dekat dengan pusat aktivitas jemaah,” ujar dia.

Komnas Haji turut menyoroti angka kematian jemaah yang masih tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 350 jemaah wafat selama penyelenggaraan haji 2026, meskipun jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Mustolih mengatakan, peningkatan angka kematian banyak terjadi setelah fase Armuzna. Karena itu, ia mendorong adanya pengetatan syarat istitaah kesehatan bagi calon jemaah, terutama kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi.

Lebih lanjut, Mustolih mengusulkan agar Kemenhaj melakukan penyederhanaan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak, termasuk meninjau kembali agenda city tour agar jemaah tidak mengalami kelelahan berlebihan.

Pada tahap praoperasional, Komnas Haji juga menilai sistem rekrutmen petugas haji berbasis daring masih perlu diperkuat. Sistem yang digunakan Kemenhaj disebut beberapa kali mengalami gangguan dan sulit diakses ketika ribuan peserta mengakses secara bersamaan.

“Hal ini mengakibatkan proses rekrutmen menjadi kurang efisien dan perlu segera dibenahi,” bebernya.

Di sisi lain, Komnas Haji mencatat Indonesia belum berhasil meraih Labbaitum Award pada penyelenggaraan haji 2026. Penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu diberikan kepada negara atau penyelenggara yang dinilai unggul dalam pelayanan haji.

Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Menurut Mustolih, perolehan Labbaitum Award perlu menjadi perhatian utama pada penyelenggaraan haji tahun mendatang karena menjadi salah satu indikator pengakuan internasional atas kualitas tata kelola haji.

Penghargaan tersebut menilai berbagai aspek, mulai dari kualitas layanan operasional, manajemen jemaah, inovasi teknologi dan digitalisasi layanan, pelayanan kesehatan, bimbingan ibadah, kepatuhan terhadap regulasi Arab Saudi, hingga tingkat kepuasan jemaah.

Meski mengapresiasi capaian IKLHI yang masuk kategori sangat baik, Komnas Haji mengingatkan agar hasil tersebut tidak membuat Kemenhaj cepat berpuas diri.

“Indeks kepuasan yang tinggi harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Masih banyak aspek yang harus dibenahi secara serius agar layanan kepada jemaah semakin baik pada masa mendatang,” ujar Mustolih.