Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan Rp5 Triliun

“Kami menemukan peran aktif dari masing-masing tersangka dalam memaksakan kehendak kepada perusahaan agar proyek diberikan kepada organisasi mereka tanpa melalui proses lelang,” ujar Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, di Serang, Jumat.

Polisi menyebut bahwa proyek yang menjadi objek pemaksaan bernilai sekitar Rp 5 triliun. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai perannya masing-masing.

Dalam proses penyelidikan, IA disebut memaksa dan menggebrak meja saat pertemuan dengan perwakilan PT Chengda dan PT Total pada 14 dan 22 April 2025. Ia dijerat dengan Pasal 368 dan Pasal 335 KUHP. RJ, yang diduga mengancam penghentian proyek bila organisasinya tidak dilibatkan, dikenai Pasal 335 KUHP.

Adapun MS, selain terlibat dalam pertemuan pemaksaan proyek, juga diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek. Ia dikenai Pasal 160 dan Pasal 368 KUHP.

Kasus ini mencuat ke publik usai viralnya unggahan di media sosial pada 11 Mei 2025, yang menampilkan pernyataan MS tentang permintaan jatah proyek tanpa lelang. Polisi kemudian memanggil dan memeriksa 14 saksi dari unsur perusahaan, organisasi, serta aparat keamanan.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, termasuk rekaman video dari akun Instagram @faktabanten dan @kabarbanten, tangkapan layar ajakan aksi, hingga dokumen resmi berupa surat menyurat dan notulen rapat.

Polda Banten menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan. 

“Kami berkomitmen menuntaskan proses hukum ini. Tidak boleh ada intimidasi dalam setiap upaya investasi, apalagi pada proyek strategis nasional,” ujar Dian.